BREAKING NEWS
 

Program Hapus Utang UMKM, Jangan Sampai Disalahgunakan

Ilham Permana: Dampaknya Akan Positif

Reporter : NANA MAULANA
Editor : DAUD FADILLAH
Kamis, 9 Januari 2025 07:40 WIB
Ilham Permana, Anggota Komisi VII DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Program Pemerintah menghapus utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat respons beragam.

Pemerintah diharapkan mampu memverifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total Rp 2,5 triliun.

Baca juga : Pemerintah Sukses Gaet Investor Qatar

Ia menyampaikan, langkah ini merupakan awal dari target Pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM sekitar Rp 14 triliun. "Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan," kata Maman usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat Jumat (3/1/2025).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana menilai, kebijakan penghapusan utang bagi pengusaha UMKM, sebagai langkah yang sangat strategis dan progresif untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. "Banyak pengusaha UMKM terdampak sangat parah yang disebabkan pandemi. Banyak terjerat utang yang sulit dilunasi," ujar Ilham kepada Rakyat Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Untuk itu, dia menilai, penghapusan utang ini memberikan UMKM peluang kedua untuk bangkit kembali. Ilham menilai, kebijakan ini akan mengurangi beban finansial, dan fokus pada pemulihan dan pengembangan UMKM.

Baca juga : Komdigi Beredel Konten Negatif Obat Dan Makanan

"Kebijakan ini akan memberikan ruang pernafasan bagi UMKM untuk tetap bertahan, dan berkontribusi pada perekonomian nasional," lanjut Ilham.

Namun, lanjut Ilham, penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyalahgunaan kebijakan.

Dia mengingatkan, Pemerintah harus memastikan bahwa yang mendapatkannya adalah UMKM yang benar-benar membutuhkan dan terdampak langsung pandemi. "Pengawasan yang ketat dan sistem seleksi objektif, sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat mencapai tujuan," sambungnya.

Baca juga : Gerindra Jamin Prabowo Mainkan Politik Bebas Aktif

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, program penghapusan utang bagi UMKM sangat baik. Tetapi, kata dia, Pemerintah juga harus bijak dalam melaksanakan program tersebut.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Ilham Permana.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense