Sebelumnya
Pemerintah dan DPR sepakat memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto. Apa pendapat Anda?
Kami mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Semua fraksi di DPR juga sepakat dengan keputusan tersebut.
Kenapa Anda mendukung?
Pemberian amnesti dan abolisi dapat membantu meningkatkan stabilitas politik, karena menunjukkan bahwa Pemerintah siap membuka ruang pengampunan dan memulai proses rekonsiliasi
Baca juga : PPATK Jangan Rugikan Nasabah Taat Aturan
Kami meyakini bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan ini, termasuk dampak politik dan hukum yang ditimbulkannya.
Tapi, ada beberapa pihak yang mempertanyakan adanya kebijakan tersebut?
Keputusan presiden tersebut harus dihormati selama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan yang objektif.
Pemberian amnesti dan abolisi tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum kita. Karena itu, prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tetap harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.
Baca juga : Pagi Ke Pasar Kebon Roek, Siang Wisata Ke Desa Sade
Terkait substansi keputusan presiden soal amnesti dan abolisi?
Pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dapat menghentikan pelaksanaan hukuman dan memulihkan nama baik yang bersangkutan. Sementara itu, abolisi terhadap Thomas Lembong menghentikan proses hukum yang tengah berjalan, sehingga tidak lagi menghadapi tuntutan hukum.
Selama dijalankan dalam kerangka hukum yang benar dan berpihak pada keadilan, keputusan ini perlu dihormati sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden.
Lalu, ke depan apa harapan Anda dari amnesti dan abolisi tersebut?
Baca juga : Kemenhan Bangun Sinergi Dengan DMDI Indonesia
Kami mengingatkan bahwa kasus dua tokoh tersebut telah menjadi perbincangan luas di kalangan akademisi, pengamat, dan ahli hukum, serta menjadi perhatian serius di lingkungan DPR RI. Oleh sebab itu, ke depan tidak ada lagi praktik-praktik hukum yang manipulatif atau putusan yang sarat kepentingan.
Kita tidak ingin lagi melihat akrobatik hukum yang justru merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 3 Agustus 2025 dengan judul "Pemberian Amnesti Dan Abolisi Timbulkan Kontroversi Publik, Abdullah: Amnesti Dan Abolisi Dapat Tingkatkan Stabilitas Politik"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.