Sebelumnya
Ada kritikan mengenai anggaran pendidikan antara sekolah umum dengan sekolah kedinasan yang dianggap tidak adil. Bagaimana tanggapannya?
Kami di Komisi X DPR sedang membentuk Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga atau PTKL. Nah, Panja ini kami bentuk dalam rangka mengevaluasi anggaran pendidikan yang menurut kami tidak sesuai dengan mandatori spending yang sudah ditetapkan dalam konstitusi kita.
Kalau berbicara 20 persen dari APBN. Di APBN tahun 2025 ini kan 3600 triliun. Maka, seharusnya anggaran pendidikan itu adalah sekitar 720 sekian triliun. Oleh sebab itu, kami mendorong kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.
Yang menjadi kritikan adalah anggaran bagi sekolah kedinasan. Bagaimana?
Baca juga : Unifah Rosyidi: Harus Segera Dievaluasi Karena Sangat Tidak Adil
Bagi kami, untuk sekolah-sekolah kedinasan sudah bagus. Kami merasa sesuai lah. Karena lulusannya langsung terserap di instansi tersebut.
Anggaran pendidikan umum dengan pendidikan kedinasan itu dituding sangat jomplang sekali?
Kalau untuk sekolah kedinasan, kami sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan. Karena kedinasan ini kan ikatan dinas. Ikatan dinas artinya ketika lulus sekolah langsung terserap ke kementerian lembaga. Seperti STAN, STIN, STIS, IPDN dan sebagainya. Ya, tentu kami persilahkan.
Nah, di luar sekolah-sekolah kedinasan itu banyak kementerian lembaga membuat sekolah-sekolah dengan jurusan-jurusan umum yang sama dengan sekolah-sekolah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, ini kan tumpang tinggi.
Baca juga : Jangan Sampai Hambat Kemajuan Ekonomi Kreatif
Bagaimana respon Anda dengan beberapa kementerian yang membuat sekolah kedinasan?
Bukan kedinasan. Itu non kedinasan yang lulusannya tidak diserap oleh kementerian tersebut. Sementara sekolah-sekolah ini kami temukan menggunakan anggaran pendidikan. Bahkan, biayanya lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
Inilah yang sedang kami lakukan penyesuaian-penyesuaian. Moga-moga di 2026 nanti sudah ada penyesuaian. Dan kami berharap 20 persen anggaran pendidikan itu diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan. Inilah yang kami berharap untuk ditertibkan.
Ada usulan untuk sekolah-sekolah kedinasan tidak lagi menggunakan anggaran 20 persen dari anggaran pendidikan. Gimana?
Baca juga : 2.424 Ton Beras SPHP Disalurkan Ke Warga
Ya, kalau kita lihat output dan manfaatnya tentu kami masih mentolerir sekolah-sekolah kedinasan menggunakan anggaran pendidikan karena peruntukannya jelas. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 15 Agustus 2025 dengan judul "Anggaran Sekolah Kedinasan Dan Umum Sangat Jomplang, Lalu Hadrian Irfani: Selama Digunakan Untuk Pendidikan Nggak Masalah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.