Sebelumnya
Apa respons dan tanggapan Anda terkait penggunaan NIK untuk membeli gas melon?
Ada catatan khusus terkait dengan mekanisme pembelian gas melon menggunakan NIK. Seperti kajian.
Setiap kebijakan itu perlu ada kajian yang matang. Jangan sampai program ini menimbulkan ketimpangan ataupun ketidaktransparanan serta ketidakmampuan dalam menjawab segala persoalan-persoalan yang ada di masyarakat saat ini.
Menurut Anda, apakah program membeli gas melon menggunakan NIK tersosialisasi dengan baik?
Sosialisasi juga penting. Sosialisasi, transparansi, mekanisme yang akan dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan gas tersebut, kriteria siapa saja yang berhak untuk mendapatkan subsidi dan juga kesesuaian harga dan di mana saja atau akses mereka bisa mendapatkan gas melon tersebut.
Baca juga : Sartono Hutomo: Pemakaian NIK Lebih Efektif Dan Tepat Sasaran
Terkait dengan kesetaraan akses ini juga harus bisa dipastikan bahwa setiap konsumen di daerah manapun, bahkan sampai ke daerah terpencil bisa mendapatkan akses ini.
Karena definisi akses itu bukan hanya berada di hulu, tapi ketersediaan di lapangan dan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan akses yang mudah, persyaratannya juga mudah dan juga harganya pun terjangkau.
Jika menggunakan NIK. Apakah nantinya data masyarakat tidak bocor?
Saya juga menitikberatkan terkait dengan perlindungan data. Perlu ada integrasi data, perlindungan data yang dijaga secara privacy dan juga integrasi data itu harus bisa dijangkau sampai ke daerah terpencil sekalipun.
Jangan sampai mekanisme pencatatannya masih manual dan bisa menghambat dalam mendapatkan akses.
Baca juga : Ayo, Atasi KLB Campak
Prinsipnya, perbaikan data penting agar mencegah adanya antrian panjang dan juga kekurangan suplai di daerah-daerah tertentu.
Maksud Anda, jangan sampai kasus antrean membeli gas melon terjadi lagi?
Jangan sampai nanti timbul masalah baru karena adanya keterbatasan akses dan juga keterbatasan informasi untuk konsumen mendapatkan gas melon.
Menurut Anda. Kebijakan membeli gas melon dengan NIK berpotensi mempersulit masyarakat?
Kebijakan ini ada potensi mempersulit akses bagi masyarakat yang sekiranya belum terdaftar atau mungkin di luar jangkauan dan belum masuk pendataan secara baik.
Baca juga : Zulhas: Desa Bisa Jadi Pusat UMKM
Apa saran Anda?
Harus ada pengawasan dan juga penindakan dari Pemerintah setempat dan juga Pemerintah Pusat. Jangan sampai ketika program ini berjalan, lalu pengawasannya lemah akan beresiko adanya potensi penyelewengan. Ini akan menjadi bumerang juga untuk konsumen dan juga Pemerintah. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 29 Agustus 2025 dengan judul "Mulai Tahun Depan, Beli Gas Melon Pakai NIK, Niti Emiliana: Sosialisasi Secara Matang, Agar Tidak Jadi Bumeran"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.