Ayo, Atasi KLB Campak

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan meminta Pemerintah bergerak cepat menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Sumenep, Jawa Timur. Langkah pencegahan dibarengi dengan audit nasional imunisasi serta pendekatan sosial-kultural harus jadi prioritas.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai, KLB campak yang menyebabkan 17 anak meninggal dunia menjadi bukti lemahnya sistem imunisasi nasional. KLB ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan belum berjalan optimal. Untuk itu, dia menyerukan evaluasi menyeluruh agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.

“Imunisasi seharusnya menjadi garda terdepan. Tetapi yang terjadi justru langkah reaktif berupa vaksinasi massal setelah kasus menembus ribuan dan korban jiwa berjatuhan,” kata Yahya Zaini di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Dia menyebut, Indonesia sudah memiliki program imunisasi dasar lengkap yang diberikan secara gratis. Namun fakta rendahnya cakupan di sejumlah daerah memperlihatkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan, pendataan, hingga pengawasan. Harus ada penguatan peran Posyandu dan kader kesehatan desa agar deteksi dini tidak terlewat.

Baca juga : Zulhas: Desa Bisa Jadi Pusat UMKM

Dia menambahkan, pendekatan berbasis budaya lokal juga mutlak dibutuhkan. Terutama pada masyarakat yang masih resisten akibat mitos atau ketakutan terhadap imunisasi. Hal itu tidak bisa dihadapi hanya dengan kebijakan administratif.

“Perlu strategi komunikasi publik dan pendekatan yang berbasis budaya lokal, terutama di daerah dengan resistensi masyarakat karena mitos dan ketakutan terhadap imunisasi,” ucap ketua DPP Partai Golkar itu.

Dia mengingatkan, capaian imunisasi dasar di daerah harus memenuhi target 95 persen sesuai RPJMN 2020-2024. Kegagalan mencapai target itu tidak boleh dianggap sekadar kekurangan administrasi.

“Campak memiliki angka reproduksi (R0) yang sangat tinggi, sehingga keterlambatan vaksinasi berisiko memicu ledakan kasus di wilayah lain,” tutur legislator asal Dapil Jawa Timur VIII itu.

Baca juga : Indonesia Mesti Menjadi Teladan Regional Dan Global

Yahya mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan audit imunisasi nasional secara terbuka. Dengan cara itu, jejaring data kesehatan dapat diperkuat dan vaksinasi berkelanjutan tidak berhenti hanya pada program darurat.

Dia menegaskan, setiap anak Indonesia berhak atas perlindungan kesehatan yang setara, tanpa terkecuali. KLB campak di Sumenep adalah peringatan keras bagi semua pihak, agar sistem pencegahan menjadi prioritas utama. “Negara tidak boleh menunggu wabah meluas dan korban jatuh, baru kemudian bertindak,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Dia menyerukan Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap wabah campak di daerah tersebut. Apalagi, kasus serupa tercatat muncul di 14 provinsi sepanjang 2025.

“Situasi KLB campak menjadi alarm bagi Pemerintah dan semua pihak untuk segera melakukan langkah-langkah korektif agar kesehatan anak-anak Indonesia tidak terancam," ujar Kurniasih, Kamis (28/8/2025).

Baca juga : Jelang Muktamar Ke-35, Para Pengurus Di PPP Mulai Rapatkan Barisan

Menurutnya, turunnya capaian imunisasi dipengaruhi pandemi Covid-19, minimnya sosialisasi dan rendahnya pengetahuan masyarakat. Karena itu, langkah pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat perlu diperkuat lebih agresif.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.