Sebelumnya
Komisi II DPR menemukan ada pengangkatan PPPK fiktif. Apakah itu human error atau disengaja?
Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus PPPK fiktif atau siluman di beberapa tempat seperti di Enrekang, Dompu dan lain-lain. Menurut saya, penyebabnya lebih condong ke kesengajaan atau manipulasi data daripada sekadar human error.
Ditemukan 64 PPPK yang mendaftar menggunakan SK honorer fiktif agar memenuhi syarat masa kerja. BKN juga menyatakan bahwa ada PPPK fiktif yaitu honorer yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diangkat menjadi PPPK. Dengan fakta-fakta tersebut, dugaan manipulasi administratif, “salah input” data, atau pembuatan dokumen palsu tampak sistematik dan disengaja, bukan hanya kesalahan teknis acak atau human error.
Baca juga : Bun Joi Phiau: Pembangunan Tanggul Harus Digencarkan Lagi
Pihak mana yang perlu dipersalahkan atas kejadian ini?
Menurut saya kita harus memahami dulu mekanisme dan PIC yang terkait dalam proses pengangkatan PPPK fiktif atau siluman.
Berdasarkan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, ada beberapa tahapan dalam proses PPPK, yaitu: 1. Pegawai yang menginput/mengusulkan nama (operator BKPSDM/admin sistem). 2. Pimpinan OPD atau pejabat yang mengeluarkan SK honorer fiktif. 3. Tim verifikasi internal (OPD/BKPSDM). 4. Tim penetapan NIP PPPK atau tim penandatangan SK PPPK.
Baca juga : Pernikahan Tidak Tercatat, Melanggar Hukum Negara
Harus didalami di mana permasalahannya, ya?
Betul-betul harus didalami, pada level apa permasalahan tersebut terjadi, apa penyebabnya dan bukti-buktinya. Dengan pendalaman-pendalaman secara komprehensif dan terpadu, maka kita bisa memetakan dengan lebih tepat persoalan, pelanggaran yang terjadi.
Karena di setiap daerah, pokok permasalahan bisa terjadi di level yang berbeda dan mungkin saja melibatkan beberapa level sebagaimana saya sebutkan di atas.
Baca juga : Tidak Layak, 1,9 Juta Penerima Bansos Dicoret
Ke depan, apa yang mesti diperbaiki?
Betul sekali, dibanding mencari kesalahan-kesalahan, yang tentu tetap perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan secara regulasi dan hukum, maka hal yang tidak kalah penting adalah apa ke depan yang perlu diperbaiki agar ke depan tidak terjadi lagi. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 27 November 2025 dengan judul "Sudah Diangkat Dan Dapat SK, DPR Cium Ada Skandal PPPK Siluman, Rudiarto Sumarwono: Diduga Memang Ada Unsur Kesengajaan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.