RM.id Rakyat Merdeka - Penumpukan sampah di beberapa lokasi di DKI Jakarta membuat resah warga. Salah satunya di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, yang sempat viral.
DPRD DKI Jakarta meminta evaluasi penanganan sampah di Jakarta agar tidak hanya bergantung kepada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang saja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun memberikan perhatian serius. Pramono menargetkan proses pembersihan dan pengangkutan gunungan sampah di Pasar Kramat Jati dapat dituntaskan sepenuhnya dalam kurun waktu tujuh hingga delapan hari ke depan.
"Nanti detailnya akan dijelaskan Pak Dirut Pasar Jaya. Mudah-mudahan tujuh, delapan hari lagi selesai. Sekarang ini sedang ditangani," ujar Pramono di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Baca juga : Rani Mauliani: Percepat Pengelolaan Sampah Secara Modern
Pramono menjelaskan, kondisi memprihatinkan di Kramat Jati merupakan imbas dari gangguan teknis yang terjadi di TPST Bantargebang, khususnya di Zona 4A. Gangguan tersebut memicu efek domino yang menghambat distribusi serta pengangkutan sampah dari pasar-pasar besar di Jakarta.
Akibat tertahannya aktivitas di hulu, volume sampah di Pasar Induk Kramat Jati mengalami peningkatan drastis hingga melampaui kapasitas penampungan. Hal ini bahkan mengakibatkan tembok pembatas antara area pasar dengan permukiman warga jebol karena tak kuat menahan beban gunungan sampah.
"Dampak dari zona 4A Bantar Gebang rentetannya terjadi sampai hari ini. Saya sudah meminta Dirut Pasar Jaya untuk segera selesaikan yang di Kramat Jati,” tegas Pramono.
Tak hanya di Pasar Kramat Jati, tumpukan sampah juga terlihat di beberapa lokasi seperti di tempat pengumpulan sampah dari rumah-rumah warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat dan Cakung, Jakarta Timur.
Baca juga : Legislator Usul Pemerintah Lakukan Intervensi Pasar
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menilai, permasalahan sampah di Jakarta usai terjadi insiden di TPST Bantargebang, harus menjadi evaluasi seluruh pihak. Sehingga masalah sampah di Jakarta bisa teratasi dengan baik.
"Momentum ini harus menjadi evaluasi bersama untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan tidak lagi bertumpu pada pola lama," ujar Rani kepada Rakyat Merdeka, Senin (6/4/2026).
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bun Joi Phiau berpandangan, insiden longsor di TPST Bantargebang pada awal Maret 2026 harus dilihat bukan sekadar sebagai bencana teknis, melainkan alarm keras atas kegagalan sistemik pengelolaan sampah di DKI Jakarta.
"Peristiwa tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai kecelakaan teknis, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang sudah lama terjadi," tegas Bun Joi Phiau kepada Rakyat Merdeka, Senin (6/4/2026).
Baca juga : Ujian Berjalan Lancar, Partisipasi Siswa Tinggi
Untuk mengetahui pandangan Bun Joi Phiau mengenai polemik sampah di DKI Jakarta, berikut petikan wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.