RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian terkejut mendengar adanya rencana BPOM yang akan melakukan pelabelan BPA Free terhadap kemasan air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang. Kemenko Perekonomian meminta BPOM menyampaikan presentasi terlebih dulu terkait pro kontra rencana kebijakan itu sebelum mengeksekusinya.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian Muhammad Saifulloh, dalam diskusi bertema “Regulasi Kemasan Pangan dan Dampaknya Pada Iklim Usaha dan Perekonomian” yang dilakukan secara daring, Kamis (2/12).
Baca juga : Wapres Akan Resmikan Monumen Pahlawan Covid Di Bandung
“Kami sama sekali belum mendengar rencana itu. Saya juga terkejut setelah saya baca TOR webinar ini. Saya pikir kita harus endorse ke teman-teman Badan POM untuk mengkaji ulang rencana kebijakan itu,” ujarnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (4/12).
Dia mengatakan, Kemenko Perekonomian akan menjadikan paparan yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) sebagai landasan utama untuk melihat secara ideal terkait renana Perubahan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan itu.
Baca juga : Kemenperin Minta Pelabelan BPA Tak Dikenakan Pada Kemasan AMDK
“Masalah nanti BPOM ingin menggoalkan regulasi yang sekarang ini, harus menyampaikan dulu presentasi secara pro-kontranya. Saya pikir BPOM tidak bisa secara serta merta secara sendiri mengeksekusi regulasi itu,” ucapnya.
Menurutnya, dalam menyusun kebijakan label BPA Free terhadap galon guna ulang itu, BPOM seharusnya juga melihat keseimbangan usaha di Indonesia. “Ini kan masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.
Baca juga : Biar Adil, Aturan Pelabelan Pangan Harus Diberlakukan Ke Semua Kemasan
Karenanya, dia mengajak Kemenperin dan juga Aspadin untuk sama-sama meng-mendorong BPOM untuk mengkaji ulang rencana kebijakan pelabelan BPA Free terhadap galon guna ulang.
“Bagaimana pun juga BPOM merupakan representasi Pemerintah. Kami harus berdiri secara equal, jangan sampai BPOM juga merasa fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi, suara, based practice, dan temuan juga harus diperhatikan,” katanya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.