RM.id Rakyat Merdeka - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi hijau. Diharapkannya, semua pihak menggarap potensi tersebut sehingga bisa membuka lapangan kerja baru.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah maupun swasta, turut serta mengembangkan ekonomi hijau serta sektor keuangan yang berkelanjutan. Salah satunya, ekonomi hijau di sektor pertanian. Menurut Wimboh, saat ini masih terdapat lahan luas dan teknologi pertanian terkini yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani Indonesia.
“Karena itu, kami mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengolah lahan-lahan yang belum dioptimalkan,” kata Wimboh dalam Seminar Nasional bertajuk Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Dalam Ekosistem UMKM dan Ekonomi Hijau, di Solo, Rabu (28/12).
Baca juga : Kebijakan Rem Dan Gas Gairahkan Manufaktur
Mantan Petinggi International Monetary Fund (IMF) ini bercerita, saat keliling daerah di Sultara (Sulawesi Tenggara), terdapat ratusan hektare (ha) yang ditanami sirih wangi. Para petaninya menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 12,5 juta. Dalam tiga bulan itu sudah dikembalikan. Di Toba, ada 17 ribu ha yang bisa dikelola untuk tanaman jagung.
“Ini penting sekali, OJK tidak akan bisa berjalan tanpa Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga sinergi perbankan, OJK, pengusaha, Pemda menghasilkan hal yang baik untuk masyarakat,” tegas Wimboh.
Tak hanya pertanian, lanjutnya, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), pengembangan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan dapat menstimulasi 3,2 juta lapangan kerja baru.
Baca juga : Rukita Berikan Hunian Gratis Kepada Milenial Aktivis Sosial
“Kondisi ini tentu menjadi angin segar, mengingat Indonesia didominasi penduduk usia produktif. Termasuk generasi milenial, yang memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ucap mantan Komisaris Bank Mandiri ini.
Kehadiran kalangan milenial, lanjut Wimboh, dibutuhkan untuk terus mendorong pelaksanaan program keuangan berkelanjutan. Termasuk kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di sektor pertanian, baik di hulu maupun hilir.
Di Indonesia, ia menyebut, kebutuhan dana penanganan iklim mencapai 479 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 6.700 triliun (Rp745 triliun per tahun) hingga 2030. Pemerintah juga telah memperhitungkan dana yang diperlukan untuk membiayai transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yakni mencapai 5,7 miliar dolar AS atau berkisar Rp 81,6 triliun. Itu mengapa, kebutuhan pembiayaan tersebut menurut Wimboh, tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). “Dibutuhkan sinergi antara swasta dan Pemerintah. Serta bantuan organisasi Internasional untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut,” tekannya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.