RM.id Rakyat Merdeka - Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kuota bahan bakar subsidi jenis Solar dan penugasan jenis Pertalite. Jika masyarakat memiliki kesadaran untuk menggunakan BBM nonsubsidi, permasalahan BBM seperti yang terjadi sekarang tidak akan terjadi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Saleh Abdurrahhman, mengungkapkan dalam APBN 2022 kuota BBM subsidi yang diberikan pemerintah terdiri atas solar sebanyak 15,10 juta kiloliter (kl) dan pertalite sebanyak 23,05 juta kl.
Sedangkan realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 57,56 persen dari kuota sebelumnya yakni 23,05 juta KL.
“Untuk bisa mengantisipasi kelebihan kuota BBM yang berujung pada membengkaknya beban negara, saat ini dipersiapkan sistem oleh Pertamina melalui MyPertamina sebagai mekanisme baru penyaluran BBM solar maupun Pertalite,” ujar Saleh saat berbicara pada webinar Energy and Mining Editor Society (E2S) secara virtual bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies, Rabu (29/6).
Baca juga : BNI Dan DJP Sinergi Tingkatkan Layanan Perpajakan
Menurut Saleh, melalui sistem MyPertamina diharapkan penyaluran Solar dan Pertalite akan terkontrol. Apalagi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) seperti Solar harus mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait.
“Sektor Perikanan dan Pertanian dengan klausul tertentu berhak membeli Solar setelah mendapatkan rekomendasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, kendaraan-kendaraan keluaran baru sebenarnya disarankan menggunakan BBM non subsidi sesuai dengan spesifikasi pabrikan.
Bahkan, kendaraan-kendaraan baru tersebut ada juga yang menggunakan teknologi euro 4 yang lebih bersih kadar emisinya.
Baca juga : Pakar Serukan Pentingnya Penelitian Tembakau Alternatif
Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo, menjelaskan mekanisme penyaluran subsidi sebenarnya sudah mengalami beberapa kali transformasi.
Dari sebelumnya selling out dihitung sejak BBM keluar dari terminal Pertamina, kini dihitung sampai BBM diterima ke masyarakat.
Dia menegaskan, tanggal 1 Juli 2022 nanti adalah tahap registrasi bagi masyarakat bukan merupakan pembatasan pembelian Pertalite maupun Solar.
“Data akan dikoordinasikan untuk tahap awal belum ada verifikasi, sifatnya kami masih mencocokkan masyarakat upload STNK upload No Polisi, foto kendaraan dan NIK. Nanti akan dicocokkan benar nggak kendaraan ini dll. Belum validasi data itu valid atau belum kami baru gathering data kalau cocok, approve nanti masyarakat dapat QR Code melalui email,” jelas Ega.
Baca juga : Mengaktualkan Peran Sosial Agama
Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, mengungkapkan subsidi seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan bukan kepada barang sehingga lebih tepat sasaran.
“Kita menuju ke sana tapi proses panjang terkait database yang mumpuni dan subsidi juga idealnya sudah bisa semakin di efisienkan. Itu bicara dalam konteks normal. Saat ini situasi tidak normal,” kata Yustinus.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.