RM.id Rakyat Merdeka - Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia (BEM RI) mendukung rencana kenaikan harga Pertalite dan mengalihkan anggaran subsidi untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif.
Koordinator Pusat BEM RI Abdul Muhtar menyatakan, alokasi anggaran subsidi energi yang sangat besar, yakni Rp 502 triliun pada Tahun Anggaran 2022 dapat dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur energi, dan sektor produktif lain yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat miskin di negeri ini.
"Pemerintah perlu mengevaluasi penetapan anggaran subsidi energi yang sangat besar tersebut. Apalagi, sebagian besar anggaran subsidi energi itu, yakni sekitar 80 persen dinikmati masyarakat mampu atau orang-orang kaya," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (30/8).
Baca juga : Ekonom: Arahkan Subsidi BBM untuk Kalangan Tak Mampu
Selain itu, katanya, pemerintah harus berani dan tegas mengurangi subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang diperlukan masyarakat miskin.
Seperti, Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai, fasilitas kesehatan, dan pendidikan agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat. "Alihkan subsidi dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan," saran Muhtar.
Menurut dia, perlu dilakukan penelitian, siapa sebenarnya mayoritas pengguna BBM Bersubsidi selama ini, apakah rakyat kecil atau golongan miskin.
Baca juga : CSIS: Alihkan Untuk Pendidikan dan Energi Terbarukan
Menurut dia, BBM bersubsidi seperti Pertalite, pengguna terbesarnya atau sekitar 80 persen adalah mobil pribadi atau masyarakat menengah ke atas.
Sedangkan pengguna Pertalite dikategorikan mereka yang hanya bisa memiliki sepeda motor tidak lebih dari 30 persen.
Muhtar menyatakan, kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, demi menyelamatkan keuangan negara. Apalagi dana subsidi BBM Tahun Anggaran 2022 juga akan terserap habis pada bulan November 2022.
Baca juga : Ekonom Sarankan Dialihkan Ke Program Pembangunan Lain
"Jika pemerintah mempertahankan harga BBM dan gas bersubsidi seperti saat ini, yang jauh berada di bawah harga keekonomian, maka pada TA 2023 yang akan datang, pemerintah diharuskan untuk "top-up" Rp 198 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi akan mencapai Rp 700 triliun," tuturnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.