RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mewaspadai krisis pangan dan energi tahun 2023. Pasalnya, hal itu akan berpengaruh besar terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (30/11), Presiden Jokowi mewanti-wanti pasokan pangan dan energi tetap terjaga tahun depan. Supaya konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dengan baik.
“Kalau ketersediaan pangan dan energi kita jaga, ekonomi kita growth, akan sesuai dengan target yang telah kita buat,” tegas Jokowi.
Jokowi mengingatkan, dengan konsumsi rumah tangga yang terjaga, ketersediaan pangan dan energi harganya stabil, maka tingkat inflasi juga akan terjaga. Harapannya, daya beli masyarakat tahun depan tidak tergerus akibat kenaikan harga.
Baca juga : Pasokan Dan Harga Pangan Di Kalbar Aman Terkendali
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk menghadapi tantangan tahun depan, khususnya yang berhubungan dengan krisis pangan dan energi, Pemerintah telah menyiapkan peningkatan belanja di sektor tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
“Belanja untuk ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun dari Rp 90 triliun tahun ini. Pemerintah Pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,5 triliun,” kata Sri Mulyani di acara Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 yang disiarkan secara virtual, Kamis (1/12).
Adapun anggaran untuk ketahanan energi nilainya mencapai Rp 341,3 triliun. Angka tersebut termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi, dengan subsidi energi dan kompensasi.
Wanita yang akrab disapa Ani itu juga menjelaskan, belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Baca juga : Pasangan Kepala Negara G20 Nikmati Gamelan Dan Tari Merak
Belanja tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,6 triliun. Sementara target pendapatan negara sebesar Rp 2.463,0 triliun.
Menurutnya, target ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Serta kecenderungan pelemahan ekonomi global, dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Tujuannya, memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan.
Baca juga : Bertemu Presiden Dewan Eropa, Jokowi Bahas Krisis Pangan Dan Energi
Ani bilang, APBN 2023 telah dirancang sebagai instrumen yang akan menjaga optimisme dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan risiko global.
Sebelumnya, APBN juga sudah bekerja luar biasa keras selama tiga tahun, yaitu 2020 sampai 2022 untuk menangani Covid-19.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.