Sebelumnya
Seperti pengembangan perikanan budidaya, pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Kelautan dan Perikanan, hilirisasi industri kelautan dan perikanan, serta Program Bulan Cinta Laut.
Saat ini pihaknya telah menggagas lima kebijakan ekonomi biru. Yang meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Selain itu, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil. Serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.
Kebijakan tersebut, lanjut Sakti, siap menjadi motor penggerak transformasi sektor kelautan dan perikanan yang modern dan berkelanjutan di Indonesia.
Pihaknya juga menargetkan, kebijakan tersebut tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjaga kelestarian ekosistem perikanan.
Baca juga : Perluas Layanan, Bank DKI Tambah 5 Kantor Cabang Baru Di Daerah
Sebab, melalui penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, ikan hasil tangkapan akan didaratkan di pelabuhan tertentu.
“Maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah serta serapan tenaga kerja yang besar,” ucapnya.
Selain itu, KKP akan membangun pelabuhan perikanan dan kampung-kampung nelayan maju, yang akan meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan wong cilik dan keluarganya.
“Tentu dibutuhkan sinergi untuk memenuhi kebutuhan masyakat terhadap ketersediaan BBM secara efektif dan terjangkau,” akunya.
Untuk itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut, dilakukan penandatanganan PKS antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga, tentang Dukungan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Perikanan.
Baca juga : Lawan Vietnam, Skuad Garuda Cuma Dapat Kaca Mata
“Kerja sama ini untuk mensinergikan pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak, yang efektif dan terjangkau di lokasi-lokasi tadi,” terangnya.
Menanggapi ini, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, sebanyak 387 SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) khusus untuk nelayan sudah beroperasi.
“Kami akan menambahkan 30 SPBU lagi di tahun ini,” katanya.
Selain itu, sinkronisasi data antara KKP, Pertamina dan koperasi nelayan juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“Terdapat tiga hal yang akan Pertamina pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan (harga),” terangnya.
Baca juga : Pemprov Jabar Berhasil Tekan Kasus Zero PMK di Kabupaten / Kota
Ia menilai, dengan adanya zona baru, pihaknya bisa memastikan bahwa lokasi-lokasi ini lebih tepat sehingga akses bagi nelayan bisa terjamin.
“Semua SPBU juga ditetapkan harga subsidi yang sama di seluruh Indonesia, yakni 6.500 per liter,” pungkasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.