RM.id Rakyat Merdeka - Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) merespons rencana kenaikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 200 persen yang dikenakan terhadap ubin keramik porselen dari China.
Ketua Umum Pernusa, K.P. Norman Hadinegoro mengatakan, kebijakan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) perlu disikapi dengan hati-hati karena beririsan dengan kepentingan rakyat.
Menurut Norman, kajian KADI perlu dikoreksi setelah mencermati analisis dari ekonom yang menilai, lesunya industri ubin keramik dalam negeri bukan karena adanya masuknya produk impor.
Melainkan, karena faktor lemahnya daya saing dan imbas dari pandemi Covid 19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia.
“Nah sekarang kebutuhan kita tentang bahan keramik untuk pembangunan itu pun juga harus terpenuhi, jadi harus kita tetap membangun,” ujar Norman, Jumat (26/7/2024).
Norman menambahkan, tidak ada yang salah dengan impor. Kebijakan itu diambil untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk sementara waktu sembari menunggu kesiapan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Namun, diingatkan Norman, jangan sampai akibat pengenaan biaya masuk impor yang tinggi keramik menjadi langka dan mahal. Hal itu dinilai akan merugikan masyarakat.
“Industri kita ini baru merangkak, oleh karena itu mungkin Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mempunyai kebijakan untuk mengambil barang dari luar dulu, itu sifatnya sementara,” tegasnya.
Norman mengatakan, masyarakat tidak bisa menunggu industri dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan keramik yang mencapai 150 juta m2 per tahun.
Saat ini saja, dari jumlah permintaan itu, baru terpenuhi 70 juta m2. Menurut Norman, menjadi konsekuensi logis ketika 80 juta m2 itu ditambal dulu dari impor.
Baca juga : Sangap Surbakti: Silakan Parpol Pendukung Lawan Politik Prabowo Bergabung
Norman berharap, industri dalam negeri bisa menciptakan produk yang berkualitas tapi terjangkau dibandingkan produk dari luar.
Masyarakat, kata dia, pasti lebih memilih keramik yang berkualitas dan harganya lebih murah.
“Sedangkan bahan baku kita sendiri keramik mahal, tapi masyarakat juga butuh, tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keramik. Sama kaya beli bawang itu kita ambil dari luar negeri, rakyat kan butuh, kalau kita menunggu panen apa mungkin,” ucapnya.
Lebih lanjut Norman menyatakan, perdagangan ekspor maupun impor antar negara sudah diatur dalam perdagangan internasional. Kerjasama itu harus diikuti oleh Indonesia dan China.
Jika pemerintah mengenakan tarif tanpa pertimbangan yang matang bisa dibalas oleh negara bersangkutan atau dilaporkan ke WTO.
Baca juga : Balitbang Diklat Kemenag Hadirkan Iqrona Untuk Penyandang Disabilitas
“Kan kita melihat bangsa satu dengan bangsa yang lain saling berdagang saling bersinergi, jadi harusnya melihat Indonesia secara global, bukan hanya Indonesia negara lain juga melakukan hal yang sama, tapi apa daya kondisinya masih seperti ini,” paparnya.
Di sisi lain Norman juga mendorong agar pemerintah tidak terlalu bergantung terhadap impor.
Pasalnya kata Norman, Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
"Tinggal bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.