RM.id Rakyat Merdeka - Industri pelayaran nasional menghadapi sejumlah badai di sepanjang tahun ini. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, tantangan tersebut sangat membebani industri.
Pertama, perpajakan yang tidak lazim menjadi beban bagi pelayaran nasional. Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan tarif 10 persen bagi angkutan laut yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pengenaan PBBKB menjadi double tax karena BBM sudah dikenakan PPN sebesar 11 persen.
"Double tax tersebut sangat membebankan perusahaan pelayaran nasional. Kami berharap pengenaan PBBKB bagi angkutan laut dihapuskan," kata Carmelita di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Carmelita menilai, angkutan laut memiliki potensi besar untuk dijadikan bagian dari pengoptimalan infrastruktur yang sudah ada sesuai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan pemerataan ekonomi.
Namun, kemampuan galangan dalam negeri sebagai elemen penting dalam ekosistem industri pelayaran masih terbatas untuk tipe, teknologi dan ukuran kapal tertentu.
Baca juga : BRI CreatorFest 2024: Para Juara Kreatif Resmi Diumumkan
Untuk itu, perlu adanya dukungan Pemerintah dalam memberikan fasilitas insentif pajak maupun suku bunga perbankan terhadap galangan dalam negeri, sehingga dapat lebih kompetitif.
Di sisi lain, Carmelita meminta galangan kapal harus mendapatkan insentif agar bisa berkembang. Hal ini seperti yang dilakukan di China.
Pemerintah China membantu pembayaran pembangunan kapal dengan skema down payment 80 persen, sedangkan 20 persen sisanya dibayar oleh pemilik kapal.
Menurutnya, jika subsidi seperti di China tidak memungkinkan, maka dibutuhkan alternatif dukungan lain dengan memberikan insentif pembebasan pajak untuk komponen kapal.
Saat ini, galangan kapal di Indonesia hanya memiliki pasar yang terbatas, dan lebih banyak untuk jenis kapal tug and barge dan maintenance kapal.
Hal ini disebabkan banyaknya komponen yang mesti diimpor dan dikenakan pajak, sehingga butuh delivery time lebih panjang dan harga kapal yang lebih tinggi sekitar 30 persen dibanding kapal yang sama di luar negeri.
Baca juga : Logis 08 Minta Prabowo Sanksi Tegas Miftah Maulana
"Kami apresiasi dorongan Pemerintah untuk membangun galangan kapal nasional. Namun, selama komponen dan mesin kapal belum dapat diproduksi di Indonesia dan tidak ada insentif pajak, maka akan sulit mendorong galangan kapal untuk membangun kapal dengan kapasitas besar dan kompetitif," tuturnya.
Kedua, persaingan usaha pelayaran nasional juga kian kompetitif, yang tidak hanya terjadi antar perusahaan pelayaran swasta nasional, tapi juga melibatkan BUMN yang pada dasarnya tidak memiliki inti bisnis di sektor pelayaran.
Hal ini terlihat pada upaya BUMN yang tidak memiliki bisnis pelayaran namun mulai mencari muatan dari BUMN lainnya dengan menggunakan kapal swasta nasional.
Praktik bisnis seperti ini dikhawatirkan menimbulkan ketidakseimbangan pasar dan memunculkan persaingan tidak sehat.
"Kita ingin agar iklim usaha pelayaran nasional tetap kondusif. Pelayaran BUMN dapat tetap angkut 30 persen dari produk mereka, sedangkan sisanya diberikan kesempatan kepada swasta nasional melihat target pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi 8 persen," tuturnya.
Ke depan, kata Carmelita, ada juga sejumlah peluang di sektor pelayaran nasional pada tahun 2025.
Baca juga : Apindo Minta Penetapan Upah Minimum Melalui Dialog Bipartit
Seperti di bidang tug and barge yang diproyeksikan masih tumbuh positif. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan sumber daya batubara dan nikel pada tahun 2025 masih cukup tinggi.
Kemudian, terdapat peluang di bidang peti kemas domestik melalui 8 Misi Asta Cita Kabinet Merah Putih.
Selanjutnya, pengembangan pelabuhan dan fasilitas lainnya akan meningkatkan efisiensi distribusi barang.
Pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen diharapkan berbanding lurus dengan penaikan kinerja sektor kontainer yang banyak didorong oleh konsumsi masyarakat.
Sedangkan bidang kapal tanker juga diproyeksikan tetap tumbuh seiring dengan penggunaan Bahan Bakar B40 yang direncanakan akan menjadi B50 pada tahun 2025. Hal ini akan membutuhkan angkutan FAME yang lebih banyak.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.