RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto memanggil dua mantan Gubernur Bank Indonesia ke Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026) siang. Mereka diundang untuk menjelaskan pengalaman saat menghadapi krisis ekonomi 2008.
Yang dipanggil adalah Gubernur BI periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah dan Gubernur BI periode 1993-1998 Soedradjad Djiwandono. Keduanya bertemu Presiden dengan didampingi sejumlah menteri bidang ekonomi. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani.
Mereka tiba bergantian sejak pukul 14.05 WIB. Pertemuan selesai sekitar pukul 16.30 WIB.
Airlangga menjelaskan, maksud Prabowo mengundang Burhanuddin dan Soedradjad yaitu untuk meminta nasihat dalam menghadapi krisis ekonomi.
“Tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis tahun 2008,” terang Airlangga.
Salah satu pengalaman yang dibahas, lanjut Airlangga, adalah lonjakan inflasi pada 2005 akibat krisis minyak dunia. Saat itu, harga minyak sempat melonjak hingga sekitar 140 dolar AS per barel yang berdampak pada penyesuaian harga dan tekanan inflasi di dalam negeri.
Baca juga : Para Pengusaha Berusaha Pahami Ekspor 1 Pintu
Pemerintah membandingkan kondisi tersebut dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini yang dinilai lebih kuat. Menurut Airlangga, pelemahan nilai tukar rupiah sejak awal tahun masih berada di kisaran 4-5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode krisis sebelumnya.
“Dari situ belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi ke depan,” ungkap Airlangga.
Presiden Prabowo meminta tim ekonomi Pemerintah terus memonitor perkembangan kondisi finansial nasional dan memperkuat regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan prudensial perbankan.
“Presiden meminta kami bersama Menteri Keuangan memonitor bagaimana regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan menjaga prudensial dari perbankan kita,” terang Airlangga.
Di tempat yang sama, Purbaya menegaskan, Pemerintah tidak khawatir krisis ekonomi seperti 1998 terulang. Purbaya yakin, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat.
“Kalau dibandingkan 1998, waktu itu (rupiah) dari Rp 2.000 melemah ke Rp 17.000, berkali-kali lipat. Kalau sekarang depresiasinya 4-5 persen, jauh berbeda,” jelas Purbaya.
Baca juga : Keyakinan Menkeu Purbaya: Juni Rupiah Kuat, Didorong ke 15.000
Menurut Bendahara Negara, tekanan terhadap rupiah saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor persepsi pasar dan tekanan eksternal. Mulai dari penilaian pasar global, lembaga pemeringkat, hingga pergerakan nilai tukar.
Ia menambahkan, seluruh resep dari para mantan pejabat yang pernah menangani krisis telah dicatat dan akan dipelajari sebagai bahan evaluasi Pemerintah. "Sharing pengetahuan bagaimana waktu mengalami krisis 2007-2008 dan sebelumnya. Saya sudah catat, diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari,” jelas Purbaya.
Burhanuddin menyampaikan hal sama. Kata dia, pertemuan dengan Presiden membahas pengalaman ekonomi masa lalu yang relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
"Ada event yang dulu juga pernah kejadian. Barangkali bisa dijadikan pelajaran sekarang,” ucapnya.
Dalam pertemuan, Burhanuddin diminta menyampaikan pandangan terkait krisis energi yang terjadi pada periode 2005-2008 untuk dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pada masa itu, Pemerintah menaikkan harga BBM hingga 126 persen akibat tekanan eksternal, sehingga berdampak luas terhadap perekonomian nasional.
"Mungkin cara penanganannya yang harus di-refine (disempurnakan),” urainya.
Baca juga : 10 Perusahaan Nakal Dilaporkan ke Istana
Ia menerangkan, pembahasan dalam pertemuan tidak secara khusus menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, isu kurs tetap menjadi bagian dari diskusi. Sebab, depresiasi rupiah juga menjadi salah satu tantangan saat krisis energi 2005. Pada periode tersebut, pelemahan rupiah memperbesar beban subsidi Pemerintah.
Saat itu, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2005 berada di kisaran Rp 9.713 per dolar AS dan sempat menyentuh level Rp 11.900 per dolar AS pada akhir Agustus 2005. "Nggak spesifik, tapi keseluruhan dampaknya, baik dari faktor global maupun domestik, karena subsidinya besar waktu itu,” tambahnya.
Burhanuddin juga setuju dengan langkah BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Menurutnya, langkah itu merupakan kebijakan yang tepat di tengah tekanan terhadap rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS.
Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan langkah yang diambil BI saat dirinya menjabat sebagai gubernur bank sentral pada 2005. Ketika itu, BI beberapa kali menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.
"Waktu itu suku bunga dari 8 persen menjadi 12,5 persen. Itu masih berdampak positif karena inflasi diperkirakan 17 persen, sehingga suku bunga 12,5 persen pun sebenarnya masih negatif,” pungkas Burhanuddin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.