RM.id Rakyat Merdeka - Perekonomian dalam negeri masih dihadapkan pada ketidakpastian global dan pelemahan sejumlah indikator domestik. Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakinkan, fungsi intermediasi perbankan nasional tetap terjaga solid hingga Juni 2026.
OJK mencatat, pertumbuhan kredit perbankan hingga Juni 2026 tercatat 12,67 persen secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,61 persen.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan OJK Aslan Lubis mengatakan, tantangan yang dihadapi bukanlah hal ringan, meliputi eskalasi ketegangan geopolitik, kebijakan proteksionisme perdagangan, serta gangguan pada rantai pasok global terutama energi.
Indonesia pun kini menjadi importir bersih minyak, sehingga dampak guncangan global terasa langsung ke dalam negeri.
“Ketahanan perbankan nasional masih sangat kuat,” ujar Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Aslan menegaskan, pertumbuhan kredit tumbuh 12,67 persen yoy, didominasi oleh segmen korporasi, khususnya kredit investasi dan modal kerja. Sebaliknya, penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru tumbuh 1,05 persen pada Juni 2026.
“Angka ini bukan berarti masyarakat sulit mengakses kredit, melainkan banyak pelaku usaha. Terutama UMKM yang belum memenuhi kelayakan pembiayaan perbankan,” katanya.
Dari sisi rasio permodalan perbankan berada di level 23,7 persen, jauh di atas ketentuan minimum, sementara likuiditas tetap terjaga aman di atas ambang batas kewaspadaan.
Kualitas kredit juga terjaga baik dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 2,09 persen pada Juni 2026.
“OJK juga mewajibkan perbankan untuk melakukan uji ketahanan (stress test) menyeluruh. Baik berbasis skenario makroekonomi maupun risiko spesifik sektor, guna memastikan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan guncangan,” ujarnya.
Baca juga : Kementerian PU Lanjutkan Perbaikan Jalan Di Perbatasan Krayan Kaltara
Selain itu, pengawasan diperketat terhadap risiko kejahatan keuangan dan dampak perkembangan teknologi informasi.
Sejak Mei 2026, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan secara akumulatif lebih dari 100 basis poin, mengembalikan Indonesia ke rezim suku bunga tinggi.
Aslan mengingatkan, dampak pergerakan nilai tukar akan ikut membebani sisi fiskal, terutama terkait beban subsidi energi yang besar dalam anggaran negara. Sementara pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai sekitar 5,1 persen pada tahun ini, didorong peningkatan belanja pemerintah guna menopang program prioritas pemulihan.
Aslan menekankan, kepastian kondisi ekonomi sangat dibutuhkan dunia usaha untuk berani melakukan ekspansi dan membuka lapangan kerja baru, mengingat banyaknya angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya.
“Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengatasi tantangan ini sendirian. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan sektor jasa keuangan menjadi kunci utama," ujarnya.
Dia mengatakan, bersama pemerintah, lembaga penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan, OJK yakin industri dan ekonomi nasional tetap mampu tumbuh positif di tengah segala tantangan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, meski kondisi ekonomi global dan domestik menghadapi sejumlah tantangan, fundamental BSI tetap kuat dan berdaya tahan.
“Kami melihat perbedaan dan kekuatan fundamental yang kami miliki, sehingga meski kondisi ekonomi tidak menentu, kami tetap optimis melaju,” ujar Bob.
Hingga Mei 2026, BSI mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan aset mencapai 14,29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan nasional yang sebesar 11,97 persen.
Pertumbuhan pembiayaan BSI juga mencapai 14,63 persen (nasional 11,51 persen), sementara DPK tumbuh 16,74 persen (nasional 13,49 persen).
Baca juga : Pelindo Makin Cuan Ditopang Danantara, Laba Semester I Meroket 60 Persen
Bob pun menyoroti besarnya potensi yang belum tergarap, meski 84 persen penduduk Indonesia beragama Islam, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai sekitar 8,9 persen.
“Saat ini, portofolio pembiayaan syariah didominasi segmen konsumen sebesar 55 persen, sedangkan sektor produktif baru 45 persen,” katanya.
Bob menegaskan, BSI berangkat dari melayani kebutuhan individu terlebih dahulu, kemudian secara bertahap akan memperluas jangkauan ke sektor produktif.
“Tantangannya adalah bagaimana meyakinkan para pengambil keputusan di dunia usaha bahwa perbankan syariah mampu memberikan solusi yang setara dan sesuai kebutuhan,” ucapnya.
Dia bersyukur, adanya lisensi bank emas mendorong pertumbuhan nasabah BSI secara signifikan. Sekitar 2 juta nasabah baru pada 2024-2025, di mana sekitar 900 ribu di antaranya berasal dari layanan pembiayaan dan penitipan emas.
Pembiayaan emas sendiri tumbuh pesat mencapai 82,99 persen hingga Mei 2026. Layanan ini juga menarik nasabah non-muslim yang melihat manfaat fungsional produk tersebut, sekaligus berfungsi sebagai lindung nilai nilai aset termasuk untuk persiapan ibadah haji.
“BSI adalah bank universal yang inklusif, melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang,” tegas Bob.
Mitigasi Risiko
Guru Besar dan pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menyebut, saat ini kondisi fiskal Indonesia secara agregat tercatat solid hingga pertengahan 2026.
Namun tantangan utama terletak pada pemerataan manfaat anggaran serta menjaga kredibilitas dan independensi kebijakan moneter di tengah perubahan aturan dan kepemimpinan baru.
“Secara makro, pendapatan negara tumbuh, belanja untuk bansos, ketahanan pangan, dan program prioritas berjalan,” ujarnya dalam acara yang sama.
Baca juga : PNM dan Danantara Perkuat Ketahanan Keuangan Keluarga Prasejahtera
Defisit terkendali di 0,76 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan target akhir tahun tetap di 3 persen PDB.
“Pemerintah juga berhasil mempertahankan peringkat investasi investment grade dengan pandangan stabil dari lembaga pemeringkat internasional,” ujar Tellisa.
Pemerintah juga menerbitkan obligasi dalam mata uang yuan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan APBN.
Untuk itu Telisa mengimbau, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan, saling melengkapi tanpa mendominasi satu sama lain.
“Segala perubahan aturan dan kelembagaan baru harus tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan yang terpenting, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak,” tegasnya.
Prasasti Policy and Program Director Piter Abdullah menambahkan, ketidakpastian ekonomi global dan domestik yang terus meningkat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah.
Dia mengimbau, agar kerugian akibat pelemahan mata uang dapat ditekan, pelaku usaha dan lembaga keuangan perlu melakukan strategi lindung nilai (hedging).
“Hedging adalah upaya melindungi nilai aset maupun investasi dari risiko fluktuasi nilai tukar. Tanpa langkah ini, nilai aset yang berdenominasi rupiah akan tergerus jika dikonversi ke mata uang asing saat rupiah melemah,” katanya.
Piter menekankan, berbagai indikator ekonomi makro memang masih terjaga baik, namun kita tidak boleh abai terhadap risiko yang muncul.
“Sinergi antara kebijakan moneter, pengawasan sektor keuangan, dan kepastian aturan bagi pelaku usaha menjadi kunci agar mitigasi risiko berjalan efektif,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.