RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah pandemi virus corona, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai kegiatan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha di sektor kehutanan dengan memberikan stimulus ekonomi.
Di antaranya, mempertahankan kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan percepatan offtaker produk untuk penerimaan gross margin dan pendapatan bagi KUPS, sehingga kegiatan masyarakat tani hutan tidak stagnan.
“Upaya ini untuk mempercepat dukungan sarana ekonomi produktif bagi kelompok tani hutan, menjaga dan mempertahankan kegiatan pengembangan perhutanan sosial nusantara,” ujar Menteri LHK, Siti Nurbaya saat menggelar rapat kerja (raker) secara virtual dengan Komisi IV DPR.
KLHK juga menjaga produktivitas masyarakat dan aparat dalam menjaga ketahanan nasional melalui langkah-langkah tupoksi satuan kerja dengan memberikan pelayanan umum, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum.
Baca juga : KPP Bagikan Seribu Masker Untuk Pedagang Dan Warga
“Kemudian melakukan modifikasi kegiatan pendidikan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), serta mempercepat dan melakukan modifikasi kegiatan pelatihan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dengan sistem virtual dan kombinasinya,” kata Siti.
Selain itu, KLHK melakukan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan kementeriannya.
Yaitu, kebijakan work from home dan sistem piket kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pertemuan dan pelatihan jarak jauh. Termasuk rapat pimpinan dan rapat koordinasi.
Siti mengatakan, kementeriannya juga membentuk Tim Information Center Covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin, dan memantau kondisi pegawai yang sakit.
Baca juga : Tito Bentuk Gugus Tugas Corona Di Perbatasan
“Kami memberikan dukungan penyediaan sarana dan prasarana, serta regulasi untuk percepatan penanganan dampak corona,”tegasnya.
Selanjutnya, upaya dan kebijakan lainnya juga diterapkan oleh masing-masing eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada pun beberapa langkah yang telah berjalan.
Di antaranya, regulasi terkait pengelolaan limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan Covid-19,dan penutupan kawasan konservasi untuk wisata.
Langkah lainnya, lanjut Siti, melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran corona melalui berbagai kanal.
Baca juga : BI Paparin Kondisi Ekonomi, Ini Isinya
“Sesuai arahan Presiden Jokowi dalam empat bulan ke depan, agar mendorong kegiatan padat karya. Kami juga sampaikan kepada mitra kerjanya dan dunia usaha, agar menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini.Termasuk menerapkan prosedur pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan kerjanya,” tuturnya.
Kemudian, Siti juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 230 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid19. Realokasi anggaran tersebut, akan diambil dari belanja paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota, perjalanan dinas dalam kota, dan sebagian belanja bahan.
“Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat internal. Misalnya, untuk penyediaan hand sanitizer, masker dan sarana alat kesehatan lainnya, serta manfaat eksternal di antaranya, berupa bantuan alat ekonomi produktif bagi masyarakat,” terang Siti. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.