RM.id Rakyat Merdeka - Munculnya berbagai kasus penipuan atau pun penggelapan dana oleh penyelenggara haji dan umrah membuat para calon jemaah khawatir memilih travel. Pengusaha mengusulkan Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan daftar travel terpercaya dan terjamin di koran.
Wakil Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Muhammad Farid Al Jawi menjelaskan, maraknya kasus penipuan dan penggelapan dana membuat masyarakat takut dan waswas memilih travel.
Hal ini sempat menurunkan kepercayaan jemaah hingga berdampak langsung kepada bisnis para penyelenggara yang selama ini sudah terpercaya. “Sekarang ini masyarakat mulai krisis kepercayaan kepada beberapa travel,” kata Farid kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : AP II Terus Kembangkan Millenial Travel Experience
Perusahaan penyelenggara haji dan umrah tengah berusaha mengembalikan kepercayaan publik. Meski ibadah merupakan kebutuhan, tapi maraknya kasus penipuan membuat niatan jemaah umrah tertahan. Bahkan dia memperkirakan, penurunan bisnisnya terasa sampai 10 persen. "Sekarang adalah proses untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik,” ungkapnya.
Farid berharap, pemerintah bisa membantu mengobati kepercayaan masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang ingin beribadah, tapi niatnya tertahan karena adanya kasus penipuan. Dia menegaskan, selain dari pihak penyelenggara umrah, sosialisasi juga perlu dilakukan pemerintah sebagai pemegang regulasi.
Dia usul, pemerintah mengumumkan penyelenggara yang sudah terakreditasi dan memiliki sertifikasi Kemenag diumumkan di koran. Dengan begitu, harapannya bisa membuat kepercayaan masyarakat meningkat drastis.
Baca juga : KPK Tetapkan 5 Tersangka OTT Kemenpora & KONI
“Kalau bisa pemerintah tampilkan penyelenggara atau travel terpercaya di koran. Ini lho penyelenggara penyelenggara resmi yang sudah dedicated yang sudah melalui akreditasi yang sudah melalui sertifikasi yang dijamin, begitu,” cetus Farid.
Dia menambahkan, peran pemerintah dalam hal ini tidak hanya cukup satu Kementerian saja, tapi perlu kerja sama juga dengan Kementerian lainnya. Seperti Kementerian Keuangan dan pihak perbankan. Tujuannya untuk menginformasikan apakah travel ini benar-benar travel yang lurus dan terpercaya. Farid juga mengusulkan kepada penyelenggara umrah bisa bekerja sama dengan perbankan.
Nantinya, uang jamaah yang sudah bayar bisa cair kepada pihak penyelenggara jika jemaah sudah diberangkatkan. “Uang jemaah disetorkan kepada pihak perbankan. Sesuai dengan dengan aturan yang disepakati bersama, di situ artinya begitu jemaah berangkat baru uangnya cair. Begini baru jemaah benar-benar yakin,” katanya.
Baca juga : Kasus Century, KPK Bakal Umumkan Tersangka Baru?
“Nah di sini kan sama-sama tidak bisa ambil pihak travel tidak bisa mengambil karena menunggu sampai konsumennya berangkat,” imbuhnya.
Menurutnya sekadar asuransi yang diberikan jemaah dari penyelenggara tidaklah cukup. Seperti diketahui, sekarang ada beberapa travel umrah yang menggunakan jasa asuransi sebagai jaminan keberangkatan. Jika ada suatu masalah yang membuat jemaah terancam tidak berangkat, maka uang itu akan kembali. Namun kembali tidak sepenuhnya. Kementerian Agama telah membahas berbagai penyelesaian kasus umrah temuan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim mengatakan, rapat penanganan kasus umrah digelar secara berkala untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditemukan maupun dilaporkan oleh masyarakat. “Rapat bagian dari proses penyelesaian kasus umrah yang kami tangani,” kata dia beberapa waktu lalu. [JAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.