RM.id Rakyat Merdeka - Ada usulan buat pemerintah untuk mengatasi defisit keuangan akibat habis dipake numpas corona. Caranya: mencetak uang baru. Usulan ini ditanggapi beragam. Ada yang bilang berkah. Ada yang bilang musibah.
Usulan mencetak uang datang dari Badan Anggaran DPR saat rapat menggelar rapat dengan Bank Indonesia, pekan lalu (29/4). Banggar DPR merekomendasikan BI mencetak uang Rp 400-600 triliun untuk selamatkan perekonomian.
Bukan hanya DPR, eks Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan juga punya pandangan sama. Bahkan, dia mengusulkan jumlah uang yang harus dicetak lebih besar lagi, yakni Rp 4.000 triliun. Gita yakin, dengan mencetak uang sebanyak itu tidak akan menimbulkan inflasi. Sebab, uang yang dicetak langsung disalurkan ke masyarakat hanya untuk menjamin kebutuhan dasar, bukan untuk meningkatkan gaya hidup.
“Uang tersebut tidak hanya digunakan untuk memberi stimulus pada mereka yang kehilangan pendapatan, tapi juga untuk restrukturisasi penyelamatan sektor riil dan UM¬KM,” ujar Gita.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah juga punya pendapat yang sama. Mengingat stimulus yang diberikan pemerintah untuk sektor usaha masih cukup kecil, sekitar Rp 405 triliun. “Kadin menyebut stimulus yang dibutuhkan sekitar Rp 1.600 triliun,” katanya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Baca juga : Dybala Kena Corona Dibantah Sang Pacar
Artinya masih ada selisih yang cukup besar untuk menambal yang Rp 1.600 triliun. Piter juga mengamini, sulit mencari pembeli Surat Berharga Negara (SBN) di tengah ketidakpastian pasar. Praktis, pembiayaan dari BI sangat dibutuhkan. Instrumennya bisa mencetak uang.
Diakui Piter, memang kebijakan ini bisa mengerek inflasi. Tapi, tidak akan besar, masih bisa diatur. Hampir semua negara maju mencetak uang lebih banyak dari biasanya. Sebut saja Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, maupun Jepang. “Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu agar BI bisa membiayai fiskal. Lakukan itu,” imbuhnya.
Banyak juga yang menolak usulan agar pemerintah mencetak uang. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengingatkan sederet risiko akan timbul jika bank sentral mencetak lebih banyak uang dari biasanya. Salah satunya, inflasi. Perederan uang yang tinggi namun tidak dibarengi pasokan produksi bisa membuat harga barang melonjak, hasilnya daya beli turun. Begitu juga sektor industri.
Josua yakin produk barang bakal berkurang karena harganya tinggi. Efek dominonya, perusahaan bisa mengurangi jumlah tenaga kerja. Dampak lainnya, perekonomian merosot dan investasi tidak lagi menggairahkan. Jika BI mencetak uang dengan langkah yang tidak cermat, maka stabilitas rupiah akan terganggu.
“BI juga menghindari kondisi seperti kejadian BLBI banyak penyelewengan. Kita harus banyak belajar dari pengalaman. Langkah BI saat ini sudah tepat dengan tidak mencetak uang,” ulas Josua.
Baca juga : Cher Lloyd Semangati Pecinta Sepakbola Brasil
Ekonom senior Rizal Ramli ikut menolak usulan tersebut. Eks Menko Ekuin ini mengingatkan dampak buruk bila cetak uang benar dilakukan. “Amerika dan Jepang misalnya, mereka kuat secara ekonomi, jadi sah-sah aja mau melakukan macro pumping. Kalau kita (RI) mau ikut gaya yang sama: jangan mimpi!, ini bisa jadi sumber bancakan baru seperti yang pernah terjadi, yakni Skandal BLBI, dimana saat itu recovery hanya sebesar 25%. Kalau begitu nanti siapa yang mau tanggung jawab?” cuit Rizal dalam akun Twitter miliknya @ RamliRizal, Jumat (1/5).
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan berpesan dampak ekonomi yang ditimbulkan akan lebih besar jika BI mencetak uang lebih banyak. “Saya pikir pemerintah harus hati-hati dalam rencana untuk mencetak uang baru yang akan mendorong inflasi yang tinggi,” ucap politisi senior Partai Demokrat ini.
Ketimbang nyetak uang, Syarief menyarankan agar pemerintah membatalkan anggaran sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pemindahan Ibu Kota. Hal ini lebih efektif karena bisa membantu mengurangi defisit APBN yang semakin melebar.
Bagaimana sikap BI? Gubernur BI, Perry Warjiyo memastikan, tidak akan mencetak uang tambahan untuk menambah dana maupun likuiditas perbankan, atau menambal defisit anggaran pemerintah. Pertimbangannya, tidak ingin mengulang kasus BLBI yang menyebabkan inflasi hingga 67 persen.
“Salah satunya, BLBI kan bank sentral mengedarkan uang, penggantinya dikasih surat utang pemerintah, surat utang pemerintahnya tidak kredibel, tidak kredibel karena suku bunganya mendekati nol. Kemudian inflasinya naik, bank sentral tidak menyerap surat utang pemerintah, likuiditas. Di tahun 98-99 inflasinya 67 persen, itu yang disebut pencetakan uang,” kenang Perry.
Baca juga : Pendidikan Kena Imbas Corona, Pemerintah Jangan Ragu Kasih Stimulus
Dalam hal ini, BI lebih memilih melakukan kebijakan moneter lainnya demi menambah likuiditas. Seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM) hingga membeli SBN di pasar sekunder. Perluasan operasi moneter juga dilakukan demi menambah likuiditas.
Selama Januari hingga April 2020, BI telah menggelontorkan Rp 503,8 triliun melalui langkah quantitative easing guna mencukupi ketersediaan likuiditas perbankan di tengah pelamahan ekonomi akibat pandemi corona. “Beda dengan yang kita lakukan sekarang. Operasi moneter dalam mengelola likuiditas di perbankan supaya cukup. Itu yang kami sebut dengan quantitative easing,” pungkas Perry. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.