Pendidikan Kena Imbas Corona, Pemerintah Jangan Ragu Kasih Stimulus

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengingatkan, dunia pendidikan merupakan salah satu sektor yang terdampak wabah virus Corona (Covid-19). Padahal, pendidikan merupakan investasi utama bagi mimpi Indonesia Maju di 2045. 

Syaiful pun mewanti-wanti pemerintah agar tidak ragu mengucurkan anggaran untuk menyelamatkan dunia pendidikan Indonesia. "Jika di sektor lain pemerintah bisa memberikan stimulus besar-besaran, harusnya pemerintah juga tidak ragu mengucurkan dana berapa pun besarnya agar dunia pendidikan bisa selamat dari dampak wabah Covid-19," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (1/5).

Mengutip pernyataan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, Syaiful menyebut, saat ini sekitar 56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial akibat pandemi virus Corona. Dia pun meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasinya.

Baca juga : Puan: Pemilik Perusahaan Jangan PHK Buruh 

"Saat ini Kemendikbud memang telah menerbitkan aturan untuk mempermudah aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Namun itu tidak akan banyak berarti jika besaran BOS dan BOP PAUD tidak ditambah," tegasnya. 

Namun, alih-alih ditambah, pemerintah justru merealokasi alias mengalihkan anggaran Kemendikbud untuk penanganan Covid-19. Anggaran Rp 405 triliun yang dikucurkan pemerintah dari APBN 2020 tidak sedikit pun dialokasikan untuk penanganan dampak virus corona di dunia pendidikan. Hanya bidang kesehatan, jaminan sosial, dan ekonomi yang kebagian dana. Syaiful menyesalkannya. 

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyayangkan keputusan pemerintah yang merealokasi anggaran Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp 2,6 triliun. Kebijakan itu dinilai Syaiful membuat ruang gerak Kemenag untuk membantu lembaga pendidikan yang berbasis agama, kian terbatas.

Baca juga : May Day, Puan Maharani Minta Pengusaha Tak PHK Buruh

"Kami menerima informasi sebagian lembaga pendidikan berbasis agama juga mengalami kesulitan biaya operasional, salah satunya lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif NU," tuturnya.

Syaiful pun mendesak pemerintah segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional. 

Lembaga pendidikan swasta, disebut Wasekjen PKB ini merupakan penyangga utama pendidikan di Tanah Air. Sebab, daya tampung lembaga pendidikan milik pemerintah sangat terbatas dalam menampung anak usia sekolah. 

Baca juga : PDIP Sarankan Pemerintah Tanam Pangan Alternatif Ketimbang Cetak Sawah Baru

Dibeberkan Syaiful, tingkat PAUD saja, TK milik pemerintah hanya berjumlah 3.363. Sedangkan TK swasta mencapai 87.726. Sementara di jenjang pendidikan tinggi,a jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 370 lembaga, sedangkan perguruan tinggi swasta mencapai 4.043 lembaga. 

"Jika mereka dibiarkan begitu saja mengalami kesulitan biaya operasional, maka bisa dipastikan angka putus sekolah maupun drop out (DO) akan meningkat pesat dalam waktu dekat," wanti-wanti Syaiful. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.