RM.id Rakyat Merdeka - Perusahaan rintisan (startup) di Indonesia diyakini bakal terus bermunculan meskipun kini jumlahnya telah mencapai ribuan. Pada 2025, valuasi ekonomi bisnis digital diprediksi mencapai Rp 1.762 triliun.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut, per September 2021 terdapat tujuh unicorn dan satu decacorn di Tanah Air dari total sebanyak 2.100 startup.
“Tumbuhnya inovasi ini tidak lepas dari kebijakan otoritas yang tidak membatasi, tapi mendorong kehadiran digitalisasi. Dengan prinsip yang kami sebut light touch and safe harbor,” ujar Wimboh dalam OJK Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10).
Baca juga : Mendag Ramal Nilai Ekonomi Digital Capai Rp 4.531 Triliun
Eks Komisaris Bank Mandiri ini menjelaskan, startup bukan hanya fintech (financial technology). Tetapi juga ada edutech, health tech, property tech, dan e-commerce tech.
Dari 2.100 startup di Indonesia tersebut, lanjut Wimboh, tujuh di antaranya merupakan unicorn dengan valuasi 1 miliar dolar AS -9 miliar dolar AS (Rp 14,2 triliun -Rp 127,9 triliun). Mereka adalah Tokopedia sebesar 8 miliar dolar AS (Rp 113,7 triliun), J&T Express sebesar 7,8 miliar dolar AS (Rp 110,8 triliun), disusul Traveloka di angka 5 miliar dolar AS (Rp 71,0 triliun), dan Bukalapak sebesar 3,5 miliar dolar AS (Rp 49,7 triliun). Kemudian, OVO dengan valuasi 3 miliar dolar AS (Rp 42,6 triliun), Xendit 1 miliar dolar AS (Rp 14,2 triliun), dan Ajaib 1 miliar dolar AS (Rp 14,2 triliun).
Sementara Gojek dan Tokopedia yang merger dengan bendera GoTo, bahkan sudah menjadi decacorn dengan valuasi 10 miliar dolar AS -90 miliar dolar AS (Rp 142,1 triliun -Rp 1.279,2 triliun).
Baca juga : Jelang Seri Kedua, Robert Evaluasi Total Skuad Maung Bandung
Dengan perkembangan ini, Wimboh menilai, Indonesia akan terus melahirkan perusahaan startup baru dari berbagai bidang. Kemunculannya akan menjawab permintaan dari masyarakat yang kian tinggi.
“Dan akan muncul berbagai tech-tech lain yang angkanya dan perkembangannya luar biasa. Ini semua mempermudah kehidupan kita. Mempermudah masyarakat untuk akses dengan cepat dan murah,” tandasnya.
Karena itu, pihaknya terus berupaya mendorong penyedia jasa keuangan di Indonesia untuk tetap relevan dan responsif. Terutama terhadap perkembangan teknologi, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.
Baca juga : Wow, Potensi Ekonomi Syariah Capai 2,2 Triliun Dolar AS
“Kami terus menjalin kerja sama dengan otoritas pengatur sektor keuangan di negara lain. Tujuannya, agar memiliki langkah kebijakan yang sama terkait digitalisasi di sektor ini. Sehingga tidak ada regulatory arbitrage,” tegas mantan Pejabat Eksekutif IMF (International Monetary Fund) ini.
Saat ini OJK juga bekerja sama dengan sejumlah negara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. “Kami juga mendapat dukungan dari World Bank untuk kebijakan ini agar relevan dan sejalan dengan global,” ungkapnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.