Sebelumnya
Dalam cuitan dua hari sebelumnya, Mahfud juga menjawab kritik atas keputusannya membawa kemelut slot orbit satelit ini ke ranah hukum. "Membawa kasus Satelit Slot Orbit 123 BT Kemhan ke ranah hukum justru bertujuan untuk menyelamatkan Slot Orbit tersebut untuk kepentingan pertahanan kita," tutupnya.
Lalu, siapa yang bikin Mahfud baper sampai melakukan klarifikasi di Twitter? Salah satu politisi yang mengkritisi Mahfud membawa kemelut satelit Kemhan ke ranah hukum adalah anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Menurut politisi PDIP ini, kemelut satelit ini bukan cuma soal korupsi, tapi ada konspirasi besar di belakangnya.
Baca juga : Bantu Korban Erupsi Semeru, Gabungan Perusahaan Farmasi Dipuji Bamsoet
Karena itu, ia menyarankan agar Mahfud menjelaskan terlebih dahulu ke publik bagaimana sejarah dan kronologinya. Khususnya, kronologi sejak kejadian satelit Garuda-1 keluar dari slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015 setelah mengudara selama 15 tahun. "Komisi I kan ikut mengawasi itu. Kejadian itu kan dilaporkan ke kami," kata Simbolon, kepada Rakyat Merdeka.
Soal tidak masuknya proyek satelit dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana banyak dipersoalkan, menurutnya, bukan hal aneh. Sebab, kehilangan satelit Garuda-1 itu terjadi secara tiba-tiba di ujung tahun, akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga tidak masuk dalam DIPA.
Baca juga : Kasus Satelit Militer Kemenhan, Mahfud: Ikuti Proses Hukum
Seingat Simbolon, di awal pemerintahan Kabinet Kerja, Presiden Jokowi mengeluarkan diskresi untuk mengamankan slot satelit Geo 123 BT, dalam Rapat Terbatas, 4 Desember 2015. "Diskresinya, selamatkan. Tentu sambil menunggu penyelamatan, kita membeli (satelit baru) itu dikucurkan Rp 1,3 triliun untuk DP (uang muka) belanja satelit itu. Silakan dicek, satelit itu siapa, pengadaannya siapa," ungkapnya.
Penyelamatan itu, sebutnya, penting segera dilakukan. Sebab, aturan International Telecommunication Union menyebutkan, setiap negara yang mendapat slot hanya diberi tenggat waktu 3 tahun untuk mengisi. Jika tak diisi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur dan dapat digunakan negara lain.
Baca juga : Mahfud Tak Main-main
"Dicarilah satelit-satelit dummy. Itulah termasuk Avanti dan bla-bla-bla segala macam untuk mengisi itu, sambil menunggu kita beli. Nah, saya melihat konspirasinya di situ. Kita nggak pernah bisa, selalu dikalahkan sama kekuatan konspirasi luar dengan para petinggi kita yang ikut konspirasi lah," tuturnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.