RM.id Rakyat Merdeka - Fenomena El Nino yang menyebabkan pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal diperkirakan akan mulai terjadi di Indonesia pada bulan Agustus 2023. Ancaman dari dampak El Nino, seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kegagalan panen, sudah sangat nyata.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya membangun kesiapsiagaan bagi semua pihak agar penanggulangan bencana Karhutla dan kegagalan panen dapat berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Gedung Bina Graha Jakarta pada Senin (5/6).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, Badan Restorasi Gambut dan Manggrove (BRGM), TNI, Polri, dan BRIN.
"Jika tidak disiapkan dengan baik ujung-ujungnya akan membuat masyarakat marah dan kepuasan publik akan turun. Ini bisa dipakai untuk sarana kampanye karena memang kita memasuki tahun politik. Untuk itu, KSP turun tangan tangani ini,” tegas Moeldoko, Senin (5/6).
Baca juga : Pilpres Singapura Di Depan Mata, Halimah Yacob Ogah Nyapres Lagi
Moeldoko menganggap bahwa fenomena La Nina yang berlangsung lama, ditambah dengan pandemi COVID-19, telah mengurangi kewaspadaan terhadap ancaman Karhutla. Ia mengungkapkan bahwa banyak sumur yang tertutup, peralatan yang tidak berfungsi, dan kesadaran masyarakat yang menurun sebagai indikasi dari hal tersebut.
"Segera deklarasikan kesiapsiagaan di daerah-daerah, terutama di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kalteng) yang menjadi ancaman. Tunjukkan kepada publik bahwa pemerintah siap menangani Karhutla. Dan yang tak kalah penting, segera lakukan mitigasi dan periksa kesiapan perlengkapan," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Moeldoko juga menyampaikan lima poin penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Pertama, kesiapsiagaan dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi pendukung sebagai sistem peringatan dini karhutla. Kedua, kesiapsiagaan seluruh stakeholder termasuk stakeholder lapangan dalam pencegahan dan penanganan karhutla.
Baca juga : Kasus Sifilis Naik, Kemenkes Minta Pasangan Setia, Ini Penyebab Dan Gejalanya
Ketiga, kepastian dukungan alokasi dan realisasi anggaran untuk penanggulangan karhutla pada 2023. Keempat, kepastian kebijakan dan strategi penanganan risiko sosial. Kelima, kepastian status kepegawaian Manggala Agni sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan karhutla.
“Saya minta soal kepastian status kepegawaian Manggala Agni ini bisa segera dituntaskan. Begitu juga terkait anggaran. Jangan sampai ancaman sudah di depan mata tapi kita nggak bisa melakukan apapun karena masih bingung soal dana,” ucapnya.
Di akhir rapat, Moeldoko menyampaikan apresiasinya kepada seluruh kementerian/lembaga yang telah bekerja melakukan berbagai upaya dalam penanggulanan karhutla.
“Terima kasih semuanya sudah bergerak sesuai tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, KSP akan terus monitoring dan evaluasi di lapangan,” pungkasnya.
Baca juga : Prinsa Mandagie, Ajak Kaum Patah Hati Agar Bangkit
Seperti diketahui, berdasarkan informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga per 1 Juni 2023, telah terjadi 112 peristiawa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Status Siaga Darurat bencana Karhutla pun telah ditetapkan di seluruh provinsi, per 29 Mei 2023.
BNPB menyatakan telah menyiapkan operasi udara, yakni helikopter patrol dan water bombing. Selain itu, BNPB bersama BMKG dan BRIN juga telah menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk penanganan Karhutla pada 2023.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.