RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyesal karena program Tapera memicu kemarahan masyarakat. Namun, saat ditanya apakah programnya bakal distop? Pak Bas nggak bisa jawab.
Menurut Basuki, polemik terkait wacana potongan gaji karyawan untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mencuat karena faktor kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mulai menurun. Apalagi, sebelumnya ada kasus korupsi pengelolaan dana di PT Asabri (Persero).
Atas dasar itu, Basuki berpendapat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang bakal menarik iuran pekerja sebesar 3 persen, semakin mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
Baca juga : Kominfo Tangkal Serangan Siber Tiap Kali Acara Global
“Jadi itu soal kepercayaan dan memang beban kehidupan masyarakat sekarang mungkin lagi susah,” ujar Basuki, saat ditemui di kantornya, Jumat (7/6/2024).
Pria yang akrab disapa Pak Bas ini pun ditanya wartawan soal desakan publik untuk membatalkan program Tapera. Namun, dia enggan menjawabnya atas nama Pemerintah. Sebab, program ini dibuat atas dasar kebijakan yang melibatkan banyak pihak, yakni eksekutif dan legislatif.
Sebagai Menteri PUPR, Basuki merasa tidak punya wewenang untuk menjawabnya secara menyeluruh. Kecuali jika aturan yang memicu kemarahan rakyat adalah Peraturan Menteri (Permen) PUPR.
Baca juga : Golkar Pede Juarai Pilkada 2024
“Jadi kalau soal bagaimana sikap pemerintah, saya nggak bisa jawab. Karena pemerintah kan banyak. Undang-undangnya inisiatif DPR, dan ini adalah PP. Kecuali kalau itu Permen. Baru saya bisa jawab,” ujarnya.
Lebih lanjut, Basuki membantah, pungutan iuran Tapera ditunda sampai 2027. Sebab, sejak awal program iuran Tapera ini memang baru akan diberlakukan pada 2027.
Hal ini sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 yang menyebut pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP tapera paling lambat 7 tahun sejak PP diberlakukan.
Baca juga : Tindak Pelakunya, Lindungi Korban!
Meski begitu, Basuki menekankan, kalau polemik maupun pro dan kontra terkait program Tapera akan dia laporkan seluruhnya kepada Presiden Jokowi. Apakah nantinya program ini bakal ditunda, Basuki mengaku menyerahkan penuh keputusannya pada pihak terkait.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.