RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melakukan pertemuan dengan jajaran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian P2MI, Pancoran, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dalam pertemuan ini, Menteri Karding mengaku banyak hal yang dibahas. Utamanya membahas tentang Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) hingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bermasalah.
Kata Karding, data yang diberikan serikat buruh akan menjadi acuan kementeriannya dalam melakukan langkah penindakan bersama aparat kepolisian.
Baca juga : DPR Siap Bahas RUU Naker
"Saya minta sama Mas Hariyanto (perwakilan SBMI) sebagai aktivis, kalau ada data perusahaan, data LPK, data orang-orang yang nakal selama ini, langsung kasih ke saya. Supaya saya bisa, bersama kementerian ini, ada langkah-langkah yang cepat di dalam menangani masalah," kata Karding di Kantor Kementerian P2MI.
Menurut Karding, status PMI di negara penempatan tergantung rekam jejak LPK. Di mana, diakui politisi PKB itu, LPK sering menyalahi aturan dengan mengirimkan pekerja migran ke luar negeri.
"Dia (LPK) mengirim (PMI) un-procedural. Kan nggak boleh, LPK tuh nggak boleh ngirim. Peraturannya tuh nggak boleh ngirim. Jadi LPK tuh tidak boleh ngirim. Jadi ketika ada LPK ngirim, itu sudah harus, sudah offside itu. Apalagi ngirimnya unprocedural. Wah itu offside-nya dobel-dobel tuh, kuadrat," ucapnya.
Baca juga : Lestarikan Lingkungan, Menteri LHK Turun Ke Sungai Bersihkan Sampah
Lebih lanjut, Karding juga menuturkan pihaknya berencana membuka kerja sama dengan sejumlah negara baru untuk penempatan PMI.
Negara-negara yang sedang dijajaki kerja sama di antaranya Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Polandia. Rencana ini telah dimasukkan dalam program quick win yang disusun oleh Kementerian BP2MI.
"Memang dalam rencana quick win kita, kita akan membuka beberapa negara baru (untuk penempatan PMI). Kanada, Amerika, Polandia, dan beberapa negara lain sedang kita jajaki peluang pasarnya seperti apa," beber Karding.
Baca juga : Buru Dukungan, Harris Dan Trump Saling Caci
Meski penjajakan telah dimulai, Karding meminta jajarannya untuk membuat rencana penempatan PMI yang realistis dan dapat direalisasikan. Dia menekankan pentingnya persiapan yang matang serta perencanaan teknis sebelum pelaksanaan penempatan PMI.
"Jangan hanya rencana (membuka penempatan baru) tapi tak bisa dilaksanakan. Saya ingin yang sudah dibuka (untuk penempatan PMI) sudah berjalan dan tinggal dieksekusi," pungkas Karding.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.