RM.id Rakyat Merdeka - Mewujudkan swasembada pangan bukanlah pekerjaan mudah. Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengakui hal itu ruwet. Meski begitu, pihaknya akan bekerja keras dan yakin swasembada pangan bisa tercapai.
Hal ini disampaikan Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam acara Indef bertajuk "Sarasehan 100 Ekonom Indonesia", di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (3/12/2024).
Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, saat pertama dilantik, Prabowo menargetkan program ini tercapai pada 2029. Kemudian, saat kabinet berjalan, Prabowo memajukan target itu menjadi 2028.
“Begitu di APEC dan G20, beliau menyampaikan kita akan swasembada pangan tahun 2027,” tutur Zulhas.
Ketua Umum PAN ini siap menjalankan target Prabowo tersebut. Namun, dia blak-blakan, swasembada pangan bukan perkara gampang. Banyak hal yang harus dibenahi. “Menurut saya, swasembada pangan itu ruwet,” ucapnya.
Zulhas menerangkan, pertanian saat ini dihadapkan banyak persoalan yang harus dibenahi. Mulai dari irigasi dan lahan untuk menanam terus berkurang, sampai masalah distribusi pupuk subsidi yang belum lancar.
Dia memastikan, Pemerintah terus berbenah mengatasi masalah itu. Kemenko Pangan dalam bekerja tidak sendiri, tapi berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga lain.
Baca juga : KPK 1 M, Kejagung 288 M
Zulhas mencontohkan untuk penyediaan bibit unggul, saat ini dipegang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kementerian Pertanian (Kementan) tidak boleh lagi melakukan penelitian. "Kita perlu bibit unggul padi," ucapnya.
Terkait pupuk, sebelumnya, aturan mengenai hal ini begitu banyak. Ada 9 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Presiden (Perpres), dan belasan Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang pupuk. Hal ini membuat distribusi pupuk subsidi ke petani sering terhambat, yang membuat hasil pertanian kurang optimal.
Untuk itu, usai dilantik, Zulhas langsung memangkas aturan menjadi lebih simpel. Agar distribusi pupuk cepat sampai ke petani. Nantinya, distribusi pupuk tidak memerlukan lagi Surat Keterangan (SK) dari Pemerintah Daerah (Pemda). Prosesnya cukup dari Kementan. Menteri Pertanian akan menugaskan PT Pupuk Indonesia mendistribusikan pupuk subsidi ke kelompok tani.
"Baru satu bulan, menyelesaikan pupuk yang rumit. Kita pangkas (aturan distribusi) pupuk, tidak adakan SK Bupati, SK Gubernur. Banyak yang dihilangkan," terang Zulhas.
Kemudian, Zulhas memperkuat peran penyuluh pertanian daerah. Nantinya, para penyuluh bertanggung jawab langsung kepada Kementan, bukan lagi Dinas Pertanian di daerah. Penyuluh akan bertugas bukan hanya untuk padi, tetapi pangan dalam arti yang lebih luas.
Mengenai masalah irigasi yang terus berkurang, Kemenko Pangan baru menyelesaikan aturan pembangunan irigasi seribu hektare, 2 ribu hektare, dan 3 ribu hekatre yang kini bisa dibangun Pemerintah. “Inilah saya kira yang harus kita selesaikan,” imbuhnya.
Meski begitu ruwet, Zulhas yakin, semua masalah itu bisa diatasi. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan sangat tinggi. “Saya yakin ini bisa diatasi. karena saya punya sandaran yang kokoh, Presiden," ucapnya.
Baca juga : 4 Menteri Teken SEB
Zulhas melanjutkan, komitmen Prabowo tersebut terlihat dari pernyataannya maupun kebijakannya. "Pak Prabowo di mana-mana menyampaikan soal swasembada, swasembada, swasembada. Jadi, saya punya back up yang sangat kuat. Saya kira kita bisa menyelesaikan soal ini dan saya yakin bisa," cetusnya.
Sebelumnya, saat berbicara di hadapan para pemimpin negara G20, di Brazil, Selasa (19/11/2024), Prabowo memaparkan swasembada pangan dan swasembada energi yang menjadi misi Asta Citanya. "Saya berencana mengatasi kekurangan pangan dalam 3 tahun, swasembada energi dalam 4 tahun," ucapnya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, untuk menyukseskan swasembada pangan, Pemerintah akan membangun ekosistem besar, khususnya rantai pasok ke daerah-daerah. Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan, untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemerintah akan mendorong penyaluran berbagai subsidi, mulai dari pupuk hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tiko berharap, pelaku usaha di daerah dapat berkontribusi terhadap program ini. "Diharapkan pemain-pemain daerah bisa menjadi supply chain ekosistem penyediaan pangan di seluruh Indonesia," katanya, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024, di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Ada tiga komoditas utama yang menjadi target swasembada pangan, yaitu padi, jagung, dan gula. Dalam mewujudkannya, Pemerintah terbuka membangun ekosistem dengan para pelaku usaha.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ikut mendukung program swasembada pangan. Kata dia, Kementerian PU memiliki tugas dan fungsi utama untuk memantapkan swasembada pangan dalam rangka mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Visi Presiden 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' akan diwujudkan melalui 8 Misi Asta Cita. Dua misi di antaranya merupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Pekerjaan Umum yaitu memantapkan swasembada pangan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur," terang Dody.
Baca juga : Parpol Dinilai Gagal Sodorin Calon Menarik
Terkait ruwetnya mencapai swasembada pangan, diakui peneliti Indef Sugiyono Madelan. Sebab, selama ini pertanian memang banyak masalah. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan gotong royong oleh berbagai Kementerian/lembaga dengan kerja yang solid.
Sugiyono memaparkan, Presiden ke-2 RI Soeharto membutuhkan waktu 14 tahun untuk mencapai swasembada pangan. Padahal, saat itu, jumlah penduduk baru 135 juta jiwa.
Saat ini, tantangannya sangat kompleks. Jumlah penduduk juga sudah mencapai 286 juta jiwa. Belum lagi anggarannya sangat terbatas. Sehingga perlu prioritas untuk mewujudkan swasembada pangan.
"Yang harus dilakukan adalah pembukaan lahan sawah baru secara luas, bukan hanya 1 juta hektar. Melakukan revolusi hijau, dan pengendalian jumlah penduduk," ucap Sugiyono, Selasa malam (3/12/2024).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.