Sebelumnya
Teguh melaporkan, jumlah penduduk Indonesia yang tercatat dalam database nasional dan sudah ber-NIK pada Semester II Tahun 2024 sejumlah 284.973.643 jiwa.
“Serta lebih dari 99 persen penduduk sudah merekam data KTP elektronik,” urai Teguh.
Namun demikian, sambung Teguh, dinamika data kependudukan yang terus berubah setiap waktu, seperti lahir, mati, kawin, cerai, pindah, datang, dan perubahan elemen data lainnya, masih menjadi tantangan saat ini.
Diperlukan upaya maksimal agar data kependudukan terus ter-update.
Baca juga : Dukung Prabowo Di Pilpres 2029, PAN Bikin Gerindra Happy
“Selain itu, tantangan cakupan di wilayah Indonesia timur, daerah perbatasan, suku pedalaman, daerah 3T, dan WNI di luar negeri perlu menjadi perhatian kita semua,” jelas Teguh.
Dia juga menyampaikan, dalam menghadapi gelombang transformasi digital 2025, banyak negara telah mengadopsi kebijakan identitas digital yang lebih agresif.
India dengan Aadhaar-nya kini telah terintegrasi dengan layanan kesehatan dan subsidi energi. Sementara Uni Eropa memperkuat eIDAS 2.0 untuk interoperabilitas identitas digital lintas negara.
“Di tengah persaingan ini, kita perlu mengupayakan agar IKD tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi digital,” tutur Teguh.
Baca juga : Pengawasan Pelaksanaan MBG Harus Ditingkatkan
Selain itu, mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan isu global lainnya yang terkait dengan masalah Dukcapil ialah isu keamanan siber dan privasi data.
Kemudian, serangan ransomware dan kebocoran data, seperti yang terjadi di beberapa negara tahun lalu, menjadi pelajaran bersama dan pengingat bahwa sistem kependudukan kita perlu dibangun dengan prinsip zero-trust dan ketahanan siber.
Tahun 2025 juga menjadi tonggak penting dalam menghadapi berbagai krisis.
“Konflik regional dan bencana alam menyebabkan lonjakan pengungsi yang membutuhkan identitas untuk akses bantuan,” bebernya.
Baca juga : Parlagutan Harahap Terbukti Jual Beli Suara
Di sisi lain, dijelaskan Teguh, Presidensi G20 Indonesia 2024 telah meletakkan dasar kolaborasi global dalam tata kelola data.
Momentum ini perlu digunakan untuk menjadikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai alat diplomasi digital, memperkuat kerja sama dengan organisasi seperti UNDP dan World Bank dalam program identitas inklusif. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 24 April 2025 dengan judul "Tingkatkan Layanan Dukcapil Mendagri Minta Sistem Keamanan Diperkuat"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.