RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 ada dikisaran 5,3 persen. Proyeksi tersebut didukung konsumsi domestik yang tetap terjaga serta belanja pemerintah. Optimisme itu disampaikan Airlangga menjelang rilis data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan diumumkan hari ini, Kamis (5/2/2026).
“Kelihatannya pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 di atas 5 persen, sekitar 5 koma sekian. Saya sendiri lebih optimistis di kisaran 5,3 persen,” ujar Airlangga dalam wawancara dengan Rakyat Merdeka di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Memasuki 2026, pemerintah bersiap menjaga momentum pertumbuhan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen. Berbagai upaya disiapkan sejak awal tahun. Misalnya mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.
Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan bantuan sosial pangan selama dua bulan, termasuk bantuan minyak goreng. Cakupan penerima diperluas dari sebelumnya desil 2 menjadi desil 4. Jika pada 2025 bantuan menjangkau sekitar 18 juta orang, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi sekitar 35 juta orang. “Ini membantu menekan inflasi karena masyarakat sudah mendapatkan kebutuhan pokok,” kata Airlangga Hartarto. Selain bansos, pemerintah memberikan potongan biaya transportasi untuk mendukung mobilitas dan kelancaran mudik Lebaran. Diskon angkutan laut dan kereta api mencapai 30 persen, jalan tol sekitar 20 persen, serta tiket pesawat hingga 17 persen.
Insentif fiskal lainnya juga tetap berjalan. Antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan bebas pajak penghasilan PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan. Tahun lalu, nilai insentif tersebut mencapai sekitar Rp 31 triliun. Airlangga menambahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan selama satu kuartal diperkirakan melibatkan sekitar Rp 80 triliun dan berkontribusi langsung pada pergerakan ekonomi lapisan bawah.
“Tiga bulan pertama kita fokus mendorong ekonomi rakyat. Kalau ekonomi rakyat tumbuh, ekonomi menengah dan atas akan ikut terdorong,” ujarnya.
Ke depan, Airlangga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang meningkat menuju 6 persen. Namun, ia mengingatkan perlunya menjaga momentum setelah Lebaran, mengingat kuartal II dan III relatif minim agenda besar.
Dalam perbincangan itu, Airlangga didampingi Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Sementara dari Rakyat Merdeka, hadir CEO Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Wakil Pemimpin Redaksi Kartika Sari, Pemred RM Digital Firsty Hestyarini, Asisten Redaktur Eksekutif Bambang Trismawan serta fotografer Khairizal Anwar. Berikut petikan selengkapnya.
Baca juga : Saham Gorengan Dibersihkan
Bagaimana Bapak melihat kondisi ekonomi nasional saat ini, terutama menjelang rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) besok (hari ini, red)?
Besok angka pertumbuhan ekonomi akan diumumkan dan kelihatannya di atas 5 persen, sekitar 5 koma sekian. Saya sendiri lebih optimistis di kisaran 5,3 persen. Kalau rata-rata tahunan (one year average) kita sekitar 5,1 persen, sementara target pemerintah 5,2 persen. Kita lihat besok angkanya. Untuk kuartal ini, seharusnya lebih baik karena basis tahun lalu relatif rendah.
Memasuki 2026, bagaimana pemerintah memanfaatkan momentum konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di lapisan bawah?
Ya, harapannya kuartal I bisa bagus karena konsumsi biasanya meningkat. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah untuk menyemangati pasar, terutama di lapisan bawah.
Langkah konkret apa saja yang disiapkan pemerintah agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat?
Pemerintah melanjutkan bantuan sosial, antara lain bantuan pangan selama dua bulan, termasuk minyak goreng. Cakupan penerimanya juga diperluas. Kalau tahun lalu sampai desil 2, sekarang diperluas sampai desil 4. Tahun lalu penerimanya sekitar 18 juta orang, sekarang sekitar 35 juta orang. Ini membantu menekan inflasi karena masyarakat sudah mendapatkan kebutuhan pokok. Tahun lalu, subsidi listrik pada Januari juga berkontribusi terhadap deflasi, sehingga efeknya cukup terasa.
Selain itu, pemerintah juga mendorong program diskon transportasi. Untuk angkutan laut dan kereta api diskonnya mencapai 30 persen, jalan tol sekitar 20 persen, dan tiket pesawat hingga 17 persen.
Apakah diskon transportasi juga berlaku untuk mudik Lebaran?
Baca juga : Gub NTT: Anak SD Bunuh Diri Tamparan Kemanusiaan
Ya, diskon tersebut berlaku untuk mudik Lebaran. Transportasi sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi. Pemerintah juga sudah memutuskan kebijakan work from anywhere, sehingga jadwal perjalanan kereta, pesawat, dan moda transportasi lain bisa diatur lebih fleksibel.
Bagaimana dengan insentif fiskal lainnya?
Pemerintah juga melanjutkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata. Insentif ini berlaku untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp 10 juta. Tahun ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lapisan bawah. Karena selama satu kuartal diperkirakan melibatkan anggaran sekitar Rp 80 triliun. Intinya, dalam tiga bulan pertama pemerintah ingin mendorong ekonomi rakyat. Jika ekonomi rakyat tumbuh, maka ekonomi menengah dan atas akan ikut terdorong.
Dengan kondisi tersebut, strategi menuju pertumbuhan 6 persen apakah bisa lekas dicapai?
Kalau sekarang masih di kisaran 5 persen, prediksinya bisa menuju 6 persen. Tentu kita lihat perkembangannya.Tantangannya, Lebaran sekarang ada di kuartal I, sehingga kuartal II dan III relatif tanpa event besar. Ini yang harus kita siasati dengan menciptakan kegiatan agar ekonomi tetap bergerak.
Tahun ini IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,1 persen.Selisihnya kecil,sekitar 0,1persen. Jadi sebenarnya sudah cukup dekat.
Bagaimana perkembangan reformasi pasar modal? Setelah IHSG sempat anjlok hari ini sudah mulai rebound?
Reformasi pasar modal merupakan amanat undang-undang. Roadmap-nya perlu diperjelas. Pengurus Otoritas Jasa Raharja (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sudah menargetkan proses demutualisasi. Regulasi juga harus segera diselesaikan. Yang penting, perusahaan bisa lebih mudah go public dan terbuka untuk private placement maupun IPO. Keterbukaan informasi (disclosure) juga akan diperkuat agar data dapat diakses investor secara transparan.
Baca juga : Tersihir View Pegunungan Dari Balik Jendela Kereta
Dari sisi permintaan (demand side), juga perlu diperkuat. Karena itu, perusahaan asuransi dan BPJS didorong meningkatkan porsi portofolionya melalui revisi POJK. Reformasi ini dilakukan sesuai kebutuhan domestik, bukan semata-mata mengikuti indeks global.
Bagaimana respons investor asing dengan reformasi tata kelola bursa saham?
Dari pengumuman terakhir, tercatat net buy asing sekitar Rp 600 miliar. Artinya, kepercayaan mulai tumbuh terhadap perubahan yang kita lakukan, termasuk perubahan di OJK dan Bursa. Ini proses panjang, bukan satu hari selesai. Yang penting, reformasinya konsisten.
Bagaimana perkembangan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat? Apakah masuknya Indonesia dalam Board of Peace akan mempengaruhi negosiasi tarif?
Negosiasi tarif hampir selesai dan tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden. Isu geopolitik dan perdamaian dunia itu hal yang berbeda dan tidak berkaitan langsung dengan negosiasi tarif. Indonesia tentu mengambil manfaat untuk kepentingan bisnis dan ekonomi nasional. Angka terakhir yang kita lihat sekitar 19 persen, dan kita masih menunggu dokumen finalnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.