RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak mengganggu program penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk perumahan rakyat sebagai program strategis nasional.
Adapun kerja sama yang sudah dibangun, di antaranya program sertifikasi tanah gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Pemanfaatan lahan negara untuk dibangun perumahan rakyat yang terjangkau.
"Saya rasa tidak berdampak. Selama ini kita menghormati hukum dan program perumahan tetap berjalan," ujar Maruarar usai rapat koordinasi progres pelaksanaan program Bedah Rumah untuk korban bencana bersama kepala daerah Sumut, Sulsel, Lampung dan NTT secara daring di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, Kementerian PKP tetap fokus mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara untuk kepentingan rakyat. Salah satunya melalui penyelesaian persoalan lahan di kawasan Tanah Abang Jakarta.
"Lahan Tanah Abang saja belum beres-beres. Doakan supaya bisa beres, supaya tanah negara bisa digunakan untuk rakyat kita," katanya.
Baca juga : Kasus Dugaan Suap HGB, KPK Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN
Maruarar yang akrab disapa Ara ini menegaskan, pemerintah terus mempercepat program perumahan yang bersumber dari APBN maupun non-APBN. Untuk program APBN, PKP akan mempercepat pelaksanaan bedah rumah dan pembangunan rumah khusus di sejumlah daerah terdampak bencana.
Sementara dari non-APBN, PKP menggandeng sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Di NTT kita mendapat dukungan 500 rumah dengan anggaran Rp 5 miliar dari CSR. Di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat juga sudah berjalan," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI ini juga mengapresiasi dukungan perbankan terhadap pembiayaan perumahan. Ia menyebut BRI menjadi salah satu bank dengan penyaluran kredit kepemilikan rumah (KUR) terbesar, dengan porsi sekitar 48 persen.
Untuk rumah subsidi, BTN menjadi bank dengan penyerapan terbesar. Tak hanya itu, Pemerintah juga akan kembali menggelar program pembangunan rumah subsidi pada 17 Desember di Jawa Timur dengan target sekitar 71.000 rumah.
Baca juga : Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Belum Sentuh Ruangan Nusron Wahid
Di tengah percepatan program perumahan, Ara menekankan pentingnya integritas dan kompetensi jajaran Kementerian PKP. "Integritas, antikorupsi itu nomor satu. Kita tidak ada toleransi," tegasnya.
Terkait rencana penyediaan lahan dan kerja sama dengan investor China, Ara mengatakan, PKP tengah menyiapkan skema dan survei ke sejumlah lokasi lahan yang akan dibangun nanti.
"Kita sudah bentuk tim bersama. Akhir bulan, saya akan bertemu lagi untuk membuat percepatan dan terobosan atas kerja sama tersebut," ujarnya.
Selain lahan, PKP juga menjajaki kerja sama teknologi dari China, khususnya untuk pembangunan rumah susun di perkotaan yang aman, cepat dan terjangkau.
"Yang saya butuhkan dari China itu teknologi. Misalnya rusun di perkotaan yang aman, cepat dan murah," kata Ara.
Baca juga : Kasus Suap HGB Summarecon, KPK Geledah Kantor ATR/BPN
Siapkan 10 Titik Lahan Kota Satelit Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia menambahkan, adapun 10 titik lokasi lahan yang sudah disurvei terkait rencana kerja sama dengan China. Antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
"Kita sudah survei ke 10 lokasi yang akan dibangun sebagai kota satelit dalam rangka mengatasi masalah backlog perumahan. Kalau Jakarta tidak ada. Nanti saya dimarahi Pak Gubernur kalau Jakarta disebut kota satelit," ujar Roberia.
Menurutnya, setiap titik kota satelit direncanakan memiliki luas minimal 200 hektare. Namun, berdasarkan data awal, terdapat sejumlah lokasi yang belum memenuhi luasan tersebut.
"Kalau terakhir yang diumumkan Menteri ATR minimal 200 hektare. Sementara data yang saya punya, ada yang tidak sampai 200 hektare," katanya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.