RM.id Rakyat Merdeka - Beban pelunasan biaya haji 2027 dipastikan lebih ringan. Pemerintah memberikan subsidi Rp 3,2 juta per jemaah, sehingga rata-rata biaya yang harus dilunasi calon jemaah menjadi sekitar Rp 23 juta per orang. Angka tersebut turun sekitar Rp 3,3 juta dibandingkan pelunasan biaya haji 2026.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sekitar Rp 98 juta per jemaah.
Dari jumlah tersebut, 55,50 persen atau sekitar Rp 55 juta menjadi tanggungan jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Sementara 44,50 persen atau sekitar Rp 44 juta berasal dari Nilai Manfaat (NM).
Komposisi pembiayaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kemampuan jemaah, kualitas pelayanan, serta keberlanjutan keuangan haji.
Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Pemerintah terus berupaya menyusun skema pembiayaan yang proporsional dan akuntabel.
“Kami berkomitmen memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci tetap terjaga secara optimal, seimbang antara beban jemaah dan optimalisasi nilai manfaat,” ujar Irfan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Dalam skema pelunasan, Bipih tidak seluruhnya dibayarkan jemaah. Kewajiban tersebut diperhitungkan dengan setoran awal Rp 25 juta, perolehan Nilai Manfaat melalui Virtual Account (VA) sekitar Rp 3,4 juta, serta subsidi pemerintah Rp 3,2 juta per jemaah.
Dengan perhitungan tersebut, rata-rata sisa biaya yang harus dilunasi jemaah menjadi sekitar Rp 23 juta. Nilai itu turun sekitar Rp 3,3 juta dibandingkan beban pelunasan pada penyelenggaraan haji 2026.
Baca juga : Desa Bukan lagi Objek, Tapi Penentu Arah Pembangunan
Irfan menegaskan, pengurangan beban jemaah tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan selama berada di Tanah Suci. Pemerintah tetap melakukan efisiensi pada berbagai komponen. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan hingga pembinaan jemaah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dari dana haji, baik yang bersumber dari Bipih maupun dari Nilai Manfaat, dikelola secara transparan dan dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk pelayanan terbaik bagi jemaah. Aspek kenyamanan, akomodasi, konsumsi, hingga pembinaan jemaah menjadi prioritas utama kami,” jelasnya.
Dalam penyelenggaraan haji 2027, BPIH mencakup berbagai kebutuhan jemaah selama berada di Indonesia maupun Arab Saudi. Komponen tersebut antara lain akomodasi, konsumsi, transportasi, perlindungan, dokumen perjalanan, perlengkapan, serta pembinaan jemaah.
Biaya di Arab Saudi juga mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi fullboard syarikah, serta pelayanan selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).
Sementara biaya penerbangan disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan masing-masing daerah. Pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar 1 dolar AS sebesar Rp 17.500 dan SAR1 sebesar Rp 4.666,67 dalam penyusunan biaya haji 2027.
Pemerintah juga mengantisipasi perubahan biaya operasional akibat fluktuasi harga avtur. Jika terjadi kekurangan anggaran akibat kenaikan biaya tersebut, pemerintah mengusulkan agar tambahan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak menambah beban jemaah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, subsidi pemerintah menjadi salah satu faktor yang meringankan beban pelunasan jemaah.
Kebijakan tersebut disepakati setelah DPR dan Pemerintah membahas struktur pembiayaan haji 2027.
Baca juga : 620 Anak & Remaja Terpapar Ekstremisme Di Ruang Digital
Dasco menyebut subsidi Rp 3,2 juta per jemaah berkaitan dengan komunikasi pimpinan DPR bersama Presiden Prabowo Subianto. Jika dihitung berdasarkan jumlah jemaah, total dukungan pemerintah mencapai lebih dari Rp 650 miliar.
“Pokok pembicaraan hari ini menyangkut struktur biaya haji 1448 H/2027 M, efisiensi tiap komponennya, dan dukungan pemerintah,” kata Dasco.
Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menilai, kesepakatan tersebut menjadi kabar baik bagi calon jemaah. Menurutnya, penurunan beban pelunasan terjadi ketika harga energi dan layanan penerbangan masih menghadapi tekanan global.
“Secara logika seharusnya biaya haji tahun 2027 melonjak tinggi karena kondisi geopolitik global memang masih seperti ini,” ujarnya.
Wachid mengatakan, subsidi Pemerintah tidak terlepas dari komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut membantu menekan kewajiban pembayaran calon jemaah yang akan berangkat tahun depan.
“Alhamdulillah, seiring formula subsidi ini, maka beban pelunasan jemaah haji 2027 turun sekitar Rp 3,3 juta dibanding sebelumnya,” imbuhnya.
Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai, struktur biaya haji 2027 merupakan jalan tengah.
Menurutnya, komposisi tersebut menjaga keseimbangan antara keterjangkauan jemaah dan keberlanjutan dana haji.
Baca juga : PPP Jabar Ajak Seluruh Kader Sudahi Konflik
“Komnas Haji melihat postur biaya yang diputuskan oleh Pemerintah dan DPR berada pada titik moderat dan menjadi jalan tengah,” tutur Mustolih.
Mustolih mengingatkan, penggunaan Nilai Manfaat terlalu besar dapat mengganggu keberlanjutan keuangan haji.
Sekitar 5,7 juta jemaah dalam daftar tunggu juga memiliki kepentingan terhadap pengelolaan dana tersebut.
Dengan komposisi Bipih 55,50 persen dan Nilai Manfaat 44,50 persen, Pemerintah dan DPR menjaga keseimbangan pembiayaan.
Subsidi Pemerintah membantu meringankan pelunasan jemaah tanpa mengabaikan keberlanjutan pengelolaan dana haji. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Jumat, 9 Oktober 2026 dengan judul "Ada Subsidi Rp 3,2 Juta Beban Jemaah Berkurang Ongkos Haji Makin Ringan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.