RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako Presiden untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) per-1 Mei 2020, bansos Presiden telah disalurkan kepada 462.419 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 48,8 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.
“Hari ini kita mempercepat bantuan sembako Presiden di wilayah DKI dan Bodetabek. Insya Allah, hari ini (kemarin) bisa lebih dari 60 persen,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek stok sembako di gudang Carrefour MT Haryono, Jakarta Selatan, kemarin.
Baca juga : Pemerintah dan DPR Sepakat Pasar Rakyat Buka Saat Pandemi
Muhadjir menuturkan, untuk mempercepat penyaluran bansos, pemerintah telah menambah jumlah gudang stok penyimpanan sembako untuk bansos Presiden dari 5 menjadi 12 gudang. Di antaranya PT Pasar Tani, Pertani Karawang, Food Station, Giri Mekar & PPI Cakung, TGV Tangerang, Ciber, Bahtera Assa, Transmart, dan CV Mount Cino. Langkah ini diharapkan membuat stok masuk tidak terlambat dan bisa dipercepat. “Mudah-mudahan dalam dua hari penyaluran bansos Presiden untuk DKI gelombang satu bisa selesai,” ungkapnya.
Dia merincikan, daerah di DKI Jakarta yang masih rendah tingkat penyalurannya adalah Jakarta Barat (24,5 persen). Sedangkan untuk daerah lain rata-rata sudah di atas 50 persen.
Baca juga : Kemenperin Kebut Produksi Ventilator
Mekanisme pengiriman bansos Presiden melibatkan PT Pos dan PT Pasar Tani. Kedua PT ini bertanggung jawab dalam pengiriman dari gudang ke titik drop point yang selanjutnya dibagikan ke para KPM oleh RT/RW setempat. Isi paket sembako yang dibagikan pada tahap I berisi bahan pangan nonberas. Tahap II, rencananya paket berisi beras. Tahap III berisi pangan nonberas. Dan tahap IV paket beras lagi.
Muhadjir menegaskan, target penyaluran bansos Presiden diutamakan untuk masyarakat terdampak dan belum menerima program nasional baik mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak. “Kalau memang masih ada yang merasa layak untuk mendapatkan bantuan karena memang dia butuh, prosedurnya bisa melapor RT/RW setempat. Dengan catatan harus melalui proses,” terang Muhadjir. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.