RM.id Rakyat Merdeka - Perpustakaan berperan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik, pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi.
Sayang, pada tingkat provinsi, hanya terdapat 2 wilayah yang memiliki dinas perpustakaan yang telah berdiri sendiri. Sisanya, masih bergabung dengan fungsi kearsipan. Maka, tak heran jika terdapat ketimpangan pembiayaan di bidang perpustakaan.
Kondisi ini dibuka Direktur Dana Transfer Khusus, Dirjen Pertimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Putut Hary Satyaka, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021 bertema “Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, yang digelar secara virtual, Selasa (23/3).
Baca juga : Undi Giveaway Bareng Donny Kesuma, Bamsoet Ajak Masyarakat Bangun Kerukunan
“Saya yakin Bapak/Ibu yang berkecimpung di perpustakaan ini (tahu) bahwa minat membaca masih rendah. Kalau minat bermedsos sangat tinggi. Inilah yang menjadi tugas kita semua untuk bisa meningkatkan indeks literasi, karena kita sudah punya pendanaan untuk ini,” ucap Putut.
Putut menekankan, perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berkewajiban atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat. Namun kini, kondisi Perpustakaan Umum di kabupaten/kota masih belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik dari gedung, sarana dan prasarana, koleksi, pelayanan, serta pengelolaannya.
“Mulai 2019, dialokasikan transfer ke daerah berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah (Bidang Pendidikan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ruang lingkup kegiatan yang didanai dari DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah pembangunan dan rehabilitasi gedung layanan perpustakaan, serta pengembangan koleksi perpustakaan,” jelasnya.
Baca juga : Saran IMM: Daripada Impor Beras, Lebih Baik Pemerintah Ciptakan Petani Milenial
Sayangnya, pada saat pemerintah mulai fokus membangun dan membenahi budaya baca di Indonesia lewat Perpustakaan Daerah, pandemi datang. Sehingga, sebagian besar APBN difokuskan untuk pemulihan krisis kesehatan ini.
“Tahun 2020 adalah waktu yang berat. Karena pengadaan fisik kita hentikan pada Maret, dan banyak dana yang dialihkan. Literasi luar biasa penting, tapi pemulihan ekonomi juga penting. Jadi, keduanya harus berjalan. Pada 2021 ini, DAK fisik tak ada lagi pemotongan seperti 2020, hanya penyesuaian saja,” katanya.
Saat ini, kegiatan pelaksanaan DAK Fisik diutamakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021, DAK Fisik Subbidang Perpusda memiliki arah kebijakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Nawacita, khususnya melalui agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.