Saran IMM: Daripada Impor Beras, Lebih Baik Pemerintah Ciptakan Petani Milenial

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor beras sebanyak 1-1,5 juta ton. IMM khawatir, impor tersebut menyebabkan harga beras petani lokal terganggu, sehingga mereka merugi.

Ketua bidang Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP IMM Zaki Nugraha menjelaskan, fakta empiris di lapangan memperlihatkan, petani pangan pokok dalam negeri memiliki pendapatan rendah. Daya saing produksi mereka juga masih rendah. Saat ada impor, mereka semakin tertekan.

Baca juga : Presiden Palestina Mahmoud Abbas Menerima Suntikan Pertama Vaksin Corona

Di sisi lain, kata dia, impor beras juga berlawanan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak untuk membenci produk asing. “Juga dengan pernyataan Dirut Bulog Budi Waseso yang menyatakan bahwa stok beras impor masih menumpuk di gudang dan juga jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia,” ucap Zaki, dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (21/3).

Dengan kondisi ini, lanjutnya, tidak ada alasan untuk mengimpor beras. “Makanya, kami mendesak Kementerian Perdagangan untuk membatalkan rencana MoU impor beras dengan Thailand,” tegasnya.

Baca juga : Waspadai Corona Dan Mutasi, Pemerintah Terus Batasi WNA Masuk Indonesia

Yang harus dilakukan saat ini, lanjutnya, adalah melakukan regenerasi petani. Sebab, jumlah petani sudah semakin menyusut. Tanpa regenerasi, profesi petani bisa hilang. “Kami mendorong Kementerian Pertanian untuk menciptakan petani dari kalangan muda, baik milenial maupun gen Z,” saran Zaki.

Dia menyadari, generasi muda di era sekarang ini kurang berminat di bidang agribisnis pangan. Sebab, mereka dihadapkan dengan biaya logistik mahal, masalah hilirisasi produk, dan sulitnya dalam melakukan diversifikasi pangan. Namun, bukan berarti pemerintah boleh berdiam diri dengan kondisi ini.

Baca juga : Waspada Mutasi Corona, Pemerintah Terus Batasi Masuknya WNA

IMM, lanjut Zaki, juga mendesak Presiden Jokowi agar konsisten dengan pernyataan membenci produk impor. Pernyataan itu harus diaplikasikan, agar bisa diikuti masyarakat.

“Kami juga mendesak pemerintah agar meninjau kembali proyek prioritas negara yang menghilangkan lahan pertanian, khususnya sawah produktif,” tutupnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.