RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah ingin memastikan seluruh anak bangsa memaksimalkan internet. Salah satunya ditandai dengan potensi digital ekonomi Indonesia yang diproyeksi mencapai sekitar 124 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pemerintah tengah melakukan akselerasi pengembangan SDM digital. Ditargetkan sekitar 12,5 juta penduduk per tahun atau 50 juta penduduk Indonesia yang akan teritelasi secara digital hingga 2024. Jumlahnya diharapkan terus meningkat hingga mencapai 100 juta masyarakat pada pemerintahan selanjutnya.
"Selain itu, Kominfo juga ada Digital Talent Scholarship (DTS) yang menyediakan 100 ribu beasiswa per tahun untuk mengasah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti big data, mesin learning, cyber security dan pemanfaatan digital lainnya," ujar Johnny saat webinar Literasi Digital Wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/8).
Beberapa program juga dilakukan oleh pemerintah secara simultan, bersama-sama. Pertama, menyelesaikan pembangunan Teknologi Informasi Komputer (TIK). Kedua, melaksanakan pemerintahan digital meliputi e-government dan e-governance. Ketiga, menciptakan masyarakat yang memanfaatkan dan menguasai digital ekonomi nasional dan membangun masyarakat digital.
"Infrastruktur jadi langkah utama dalam meningkatkan internet link ratio baik antar wilayah provinsi dan kabupaten kota bahkan keseluhan desa, 83 ribu lebih desa harus mampu menghubungkan yang belum terhubung secara digital," tutur Johnny.
Baca juga : Pemerintah Kembali Datangkan 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer
Pemerataan pembangunan infrastruktur digital atau TIK harus juga diimbangi tersedianya pembangunan masyarakat dalam mengembangunan potensi internet secara merata. Di saat yang bersamaan menyiapkan SDM yang memadai.
kata Johnny, pembangunan SDM yang memadai ditujukan agar masyarakat siap dalam memanfaatkan hadirnya internet sekaligus menangkis dampak negatif dengan hadirnya internet.
"Sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang, namun muncul 97 juta jenis pekerjaan baru sebagai akibat pembagian kerja dari manusia, mesin dan algoritma," ujarnya lagi.
Saat ini, 10 jenis pekerjaan dengan semakin tinggi di Indonesia adalah ilmuwan dan analis data, ahli kecerdasan buatan, mesin learning, specialis transformasi digital, dan masih banyak lainnya. Digital skills diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, pandemi telah membawa dampak sangat besar. Masyarakat, sekaligus ekonomi mengalami tantangan yang sangat besar.
Baca juga : Permintaan Sektor Manufaktur Mulai Menggeliat, Inflasi Tetap Terkendali
Menurut Sandi, jika 85 juta jenis pekerjaan hilang karena adanya kemajuan teknologi digital, maka akan ada lebih dari 97 juta jenis pekerjaan baru yang juga lahir karena perkembangan digitalisasi.
"Ini adalah sebuah peluang kalian harus jadi pemenang bukan jadi penonton kita ambil kesempatan ini kita mulai," tuturnya.
Dia mengingatkan, literasi digital terkait kecakapan dalam memakai internet dan keterampilan soft skills, harus disertai juga dengan kesopanan digital. Apalagi sebagai bangsa yang berbudi luhur masyarakat harus menghadirkan budaya tersebut di ekosistem internet di Indonesia. Di sisi keamanan digital, kedaulatan digital masyarakat Indonesia pun harus dikuasai.
"Saya ajak masyarakat untuk kolaborasi untuk menghadapi revolusi 4.0," kata Sandi.
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Novi Kurnia mengungkapkan, terkait keamanan digital, pemahaman mengenai perlindungan data pribadi perlu menjadi perhatian. Sebab dengan tingginya angka pengguna internet di Indonesia yang peningkatannya lebih cepat dibanding pertumbuhan penduduk sangat rawan kejahatan.
Baca juga : Jangan Dicetak, Sertifikat Vaksin Cukup Versi Digital Aja
Di tahun 2019 saja, terdapat 1.504 kasus penipuan digital. Sementara Januari hingga November 2020 terdapat 4.250 laporan kejahatan siber menurut data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskim Polri.
Pada Mei 2021, ada dugaan 279 juta data WNI yang bocor dari BPJS kesehatan dan terbaru ada kebocoran data pribadi pada 31 Agustus 2021 dari aplikasi eHAC yang lama.
"Mengapa data pribadi harus dilindungi? Data pribadi ini harta kita yang paling berharga, kalau kata orang sekarang data is the new oil, bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan," pungkas Novi. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.