Sebelumnya
Terungkap, Prancis adalah negara Eropa dengan jumlah pekerja yang mengalami kelelahan fisik dan psikis (burnout) tertinggi. Bahkan pada 2019, BBC melaporkan, tiga petinggi di perusahaan France Telecom (sekarang Orange) dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Prancis.
Mereka terbukti tidak menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat peraturan-peraturan kerja yang mengeksploitasi karyawan. Kondisi ini, berujung ekstrem. Karena 19 pekerja bunuh diri akibat stres di kantor dan 12 orang mendapat perawatan kejiwaan sepanjang 19 tahun para eksekutif itu menjabat.
Namun, langkah Macron yang memaksakan reformasi pensiun dengan mengesampingkan parlemen, serikat pekerja, dan opini publik, dianggap bisa meningkatkan peluang kerusuhan sosial. Puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalanan di kota-kota Prancis, menuntut pencabutan kebijakan itu.
Bentrokan antara demonstran dan polisi pun tidak terhindarkan. Hingga mengganggu layanan tranportasi publik.
Baca juga : Mentan: Kenaikan Harga Beras Masih Terkendali
Sedangkan Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Bandung, Teuku Rezasyah menilai, aksi protes yang terjadi di Negeri Eiffel merupakan hal normal. Aksi-aksi semacam itu juga kerap terjadi di negara-negara Eropa.
Menurutnya, Macron merupakan presiden dengan intelektual tinggi. “Dia mengerti urusan manajemen kenegaraan, dan membiarkan proses berkembang secara alami,” kata Rezasyah, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia menilai, kebijakan Macron memiliki latar belakang. Salah satunya, angka kelahiran yang turun begitu cepat dibanding peningkatan angka kematian. Dengan kualitas pendidikan yang tinggi, katanya, warga masih bisa produktif hingga berusia 65.
Selain itu, sambungnya, jumlah imigran yang berada di negara itu semakin meningkat. Para imigran yang telah memasuki generasi kedua, bahkan ketiga, tengah memasuki masa usia produktif.
Baca juga : Bulog Klaim Terus Serap Beras Petani
“Mungkin itu salah satu yang juga membuat Pemerintah Prancis kaget,” ucapnya.
Terkait aksi protes yang terjadi, menurutnya, hal tersebut masih bisa ditolerir. Tidak masalah jika demonstrasi berlarut. Hal itu justru akan semakin menunjukkan Prancis sebagai negara demokrasi yang bisa mengelola krisis dalam negeri dengan baik.
“Kalau untuk revolusi, masih sangat jauh,” terangnya. Lagi pula, tambahnya, reformasi sistem pensiun itu tidak menyasar semua warga Prancis. Aturan itu hanya berlaku bagi warga sipil.
Agar masa produktifnya bisa bertahan lebih lama. Sedangkan untuk tentara, reformasi sistem itu tidak berlaku. “Alih generasi adalah hal normal,” jelasnya.
Baca juga : Mas Menteri: Merdeka Belajar Cetak Inovasi
Sebelumnya, Pemerintah Prancis menolak permintaan serikat pekerja untuk menangguhkan dan mempertimbangkan kembali Rancangan Undang Undang (RUU) Pensiun baru.
Kepala Serikat Pekerja CFDT Laurent Berger menyerukan agar ada mediator ditunjuk. Sebagai isyarat untuk mendinginkan suasana dan mencari jalan keluar.
“Kami telah mengusulkan jalan keluar. Ini sudah tidak dapat ditolerir jika kami diblokir lagi,” kata Berger kepada wartawan pada awal unjuk rasa terjadi di Paris.
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan, 13 ribu petugas keamanan telah dikerahkan pada Selasa (28/3). Sebanyak 5.500 di antaranya hanya berada di Paris. Setidaknya, 175 polisi terluka dalam aksi protes tersebut. Di saat yang sama, aparat keamanan juga menangkap 201 orang. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.