RM.id Rakyat Merdeka - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk keras kudeta militer dan penahanan Aung San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik Myanmar lainnya. PBB meminta militer menghormati hasil pemilu Myanmar.
Begitu kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dalam keterangannya seperti dikutip dari Reuters, Senin (1/2).
Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric mengatakan, kudeta militer di Myanmar serangan serius terhadap reformasi demokrasi.
Baca juga : Dihantui Kudeta Militer, Politik Burma Panas Lagi
"Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken pun bereaksi. Dia meminta, para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan beberapa orang lainnya yang ditahan.
Dikutip dari Reuters, Blinken mengatakan, AS prihatin atas laporan penahanan pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil Myanmar.
Baca juga : Baja Krakatau Steel Laris Di Tahun 2020
"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti pada pemilihan umum demokratis pada 8 November," kata Blinken.
Menurut dia, AS mendukung rakyat Myanmar dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Pihak militer harus segera membalikkan tindakan ini.
Sementara itu, Singapura meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian. Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar.
Baca juga : Kader Yang Militan Janganlah Dilupakan
“Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai," kata Kementerian Luar Negeri Singapura.
Sebelumnya, pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan usai melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, Senin (1/2). Mereka mengklaim aksinya karena merespons kecurangan pemilu tahun lalu.
Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. [DIT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.