Dark/Light Mode
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Seorang anggota parlemen mengingatkan agar enam menteri baru, bisa menjadi menteri seluruh rakyat Indonesia.
Di balik peringatan itu, apakah ada yang berpotensi menjadi menteri “bukan untuk seluruh rakyat Indonesia” atau hanya untuk kelompoknya sendiri? Tentu saja, kemungkinan itu selalu ada.
Ini perlu terus diingatkan supaya tidak ada kegaduhan baru yang mengguncang politik nasional. Kegaduhan yang bisa membenturkan sesama anak bangsa. Kegaduhan yang bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat.
Baca juga : Korupsi Yang Tak Pernah Selesai
Selain itu, godaan korupsi, juga juga perlu untuk terus diwaspadai. Karena, saat ini, banyak sekali program ekonomi maupun kesehatan terkait Covid-19 yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Program-program yang menelan biaya ratusan triliun dan tersebar di banyak lembaga tersebut bisa menjadi ranjau peringatan.
Adanya UU No 2 tahun 2020, juga bisa menjadi godaan tersendiri. UU yang mengatur “kekebalan” hukum tersebut menjamin bahwa para pejabat tidak bisa dihukum kalau dalam melaksanakan tugasnya dilandasi iktikad baik.
Baca juga : Hati-hati Sisa Anggaran
Fasilitas yang diberikan UU ini bisa menjadi senjata, juga bisa menjadi tameng yang membuai. Yang bisa membuat overconvidence.
Kita lihat bagaimana nasib dua orang menteri; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara. Mereka tergoda korupsi. Mereka tidak dilindungi oleh Presiden. Karena korupsi tetaplah korupsi. Wajar kalau diproses hukum.
Kita berharap, para menteri dan para wakil menteri yang baru dilantik, bisa menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan Presiden. Tidak mengkhianati rakyat. Tidak tergoda untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Kepentingan ekonomi maupun politik.
Baca juga : Reshuffle Mulai Ramai
Salah satu kepentingan politik, misalnya, membesarkan diri sendiri supaya bisa masuk jalur capres atau wapres 2024.
Publik akan menilai dan bisa mencium kalau ada “niat” dan motif tersebut. Karenanya, bekerjalah untuk rakyat, isilah pundi-pundi kesejahteraan rakyat, bukan pundi-pundi pribadi.
Bekerja untuk seluruh rakyat, itu yang utama, meluruskan niat, itu yang penting. Selebihnya adalah bonus. Bonusnya bisa macam-macam. Salah satunya: jadi menteri lagi di kabinet berikutnya. Atau, bisa juga jadi bosnya para menteri(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.