RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memproyeksikan jumlah daerah tertinggal yang terentaskan pada tahun 2024 sebanyak 32 kabupaten dari 62 kabupaten tertinggal.
Target ini sesuai dengan peraturan presiden (perpres)nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024. Dalam perpres itu, terdapat 62 daerah tertinggal yang tersebar di sejumlah provinsi.
Rinciannya, Sumatera Barat (1 kabupaten), Sumatera Selatan (1 kabupaten), Lampung (1 kabupaten), Sumatera Utara (1 kabupaten), dan Nusa tenggara Barat (1 kabupaten).
Kemudian, Nusa Tenggara Timur (13 kabupaten), Sulawesi tengah (3 Kabupaten), Maluku (6 kabupaten), Maluku Utara (2 kabupaten), Papua Barat (8 kabupaten), dan Papua (22 kabupaten).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, jumlah daerah tertinggal yang diproyeksikan tersebut bakal melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Baca juga : Yang Langgar PPKM Darurat, Bakal Diganjar Sanksi Berat
Diungkapkannya, target pengentasan daerah tertinggal dalam RPJMN 2020-2024 sebanyak 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal. Sehingga, pada akhir 2024 kabupaten yang masih masuk daerah tertinggal sebanyak 37 kabupaten.
"Namun, berdasarkan data indeks ketertinggalannya, diproyesikan yang dapat dientaskan sebanyak 32 kabupaten dari 62 kabupaten, sehingga yang tersisa hanya 30 kabupaten di tahun 2024," ujar Abdul Halim, dalam kuliah online secara virtual, Kamis (8/7).
Dia merinci angka proyeksi kabupaten tertinggal yang terentaskan tersebut setiap tahunnya. Yakni, sebanyak 5 kabupaten pada 2020, 6 kabupaten pada 2021, 7 kabupaten pada 2022, 6 kabupaten pada 2023 dan 8 kabupaten pada 2024. "Mudah-mudahan kita bisa wujudkan semua," harap Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.
Selain itu, dia juga menyampaikan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan melakukan pengembangan perekonomian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan pembangunan sarana prasarana.
Juga, dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, peningkatan ketangguhan, kemandirian daerah dan pembinaan terhadap daerah tertinggal entas tahun 2019, serta penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19.
Baca juga : Nambah 21.807, Kasus Harian Cetak Rekor Tertinggi, Kasus Wafat Naik 467
Untuk sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal 2020-2024, Gus Halim menyebut, persentase penduduk miskin di daerah, dari semula 26,12 persen pada 2018, menjadi 23,5-24 persen pada 2024.
Sedangkan, Indeks Pembangunan manusia (IPM), dari 58 persen pada 2018 menjadi 62,2-62,7 pada 2024.
"Ini bukan pekerjaan mudah tapi kita harus lakukan untuk dapat mencapai sasaran itu. Kita harus tekan ini dan kita harus genjot ini semua," tuturnya.
Sementara daerah tertinggal yang terentaskan di tahun 2019, yakni 62 kabupaten, masih akan dibina kementerian/lembaga dan Pemda/Pemprov selama 3 tahun, sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan.
Gus Halim sendiri telah menetapkan Permendesa PDTT nomor 5 tahun 2020, tentang pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagai acuan pembinaan tersebut.
Baca juga : Pendapatan Medco Naik 8,56 Persen
Regulasi ini bertujuan memberikan arahan dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan, untuk mewujudkan konsep pembinaan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, kemandirian, dan peningkatan produktivitas daerah, sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
"Berarti pada 2022, baru kita akan lepas sama sekali daerah tertinggal yang terentaskan di tahun 2019, tidak ada pembinaan sama sekali," tandas Gus Halim. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.