Sebelumnya
Penasehat itu, harus berani memberikan masukan apa adanya, termasuk sindiran keras terhadap pendapat menterinya yang dinilai tidak benar. Saksikanlah film serial ‘The Crown” yang ditulis oleh Peter Morgan yang sedang tayang di Netflix, kisah nyata tentang perjalanan karier Ratu Elizabeth.
Di film itu, diperlihatkan betapa Ratu sering memanggil penasehat seniornya untuk dimintakan pendapatnya tentang masalah yang membuat dia “pusing”. Dalam film itu juga diperlihatkan bagaimana sang penasehat berani bicara blak-blakan kepada Ratu –tentu dengan bahasa yang sangat santun– untuk menjaga martabat Ratu yang juga Kepala Negara.
Kedua, boleh jadi ada anggota kabinet Jokowi yang punya vested interest dalam menjalankan tugasnya, sehingga keputusan yang dikeluarkan atau yang dibuat untuk diterbitkan presiden “tidak lurus” demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Masih ingat dalam kabinet Jokowi I tempo hari. Menteri Per¬dagangan tiba-tiba saja menyatakan hasratnya impor 3 juta ton beras, padahal Menteri Pertanian beberapa kali menga¬takan produksi beras surplus dan stok beras juga menggembirakan.
Baca juga : Apa Kita Sungguh Tahu Arti Dialog?
Hingga akhir masa pemerintahan Jokowi jilid I, kira-kira 2 juta beras yang diimpor itu masih tersimpan di gudang; membuat Budi Waseso, Dirut Bulog pusing mencari/menyewa gudang untuk menyimpang beras eks Impor itu!
Kejadian serupa nyaris terjadi lagi ketika Menteri Pedagangan pada kabinet Jokowi II tiba-tiba mengumumkan ingin mengimpor 1 juta ton beras untuk “menjaga-jaga” musim paceklik dan cuaca panas.
Padahal, Menteri Pertanian memberikan jaminan kepada Presiden Jokowi bahwa produksi beras 2021 surplus. Mentan Per¬tanian Syahrul Yasin Limpo benar. Sampai hari ini, Indonesia belum perlu impor beras sekali pun dihantam pandemi Covid-19.
Sekitar 6 tahun yang lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan tentang pemberian fasilitas uang muka untuk pembelian mobil baru. Perpres Jokowi langsung digempur berbagai kalangan, karena dinilai tidak pro rakyat. Tidak sampai satu bulan, Jokowi mencabut Perpres No 39 tahun 2015 itu, alasannya Presiden tidak sempat baca Perpres itu karena begitu sibuk setiap hari harus teken begitu banyak dokumen.
Baca juga : Margiono, Wartawan Yang Penuh Humor
Bahaya jika presiden sembarang teken peraturan, tanpa membacanya secara cermat, sebab peraturan presiden selalu menyangkut hajat-hidup rakyat/masyarakat luas.
Adakah kemungkinan Presi¬den “dijebak” oleh stafnya/menterinya sendiri lewat peraturan yang dapat merugikan nama baik beliau? Kenapa tidak? Ingat, politik adalah “seni berkemungkinan”. Dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin.
Maka, dalam pemerintahan Soeharto, SBY maupun Jokowi, reshuffle kerap terjadi; Menteri yang dinilai kurang cakap atau rendah kinerjanya, apa boleh buat, dipinggirkan karena bisa merusak citra dan kinerja Presiden.
Saya setuju sekali dengan pendapat Prof Maswadi Rauf, Guru Besar Komunikasi Politik, bahwa fenomena cabut-mencabut peraturan presiden tidak boleh dianggap remeh. Harus dicari apa penyebabnya, karena memunculkan kecurigaan publik.
Baca juga : Strategi Xi Jinping Membabat Korupsi
Bukan setelah satu peraturan dicabut, persoalan dianggap selesai begitu saja. Seorang pemimpin yang cerdas harus mencari sebab-musababnya. Apakah menterinya yang berkualitas rendah atau ada motif politik tertentu –menjelekkan martabat Presiden misalnya--di balik fenomena itu. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.