BREAKING NEWS
 

Inilah Profil Para Pengadil Gugatan Pilpres 2019

Reporter & Editor :
FIRSTY HESTYARINI
Jumat, 14 Juni 2019 07:56 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Suhartoyo

Pria yang pernah bercita-cita mengabdi untuk Kementerian Luar Negeri ini, awalnya tertarik menjadi jaksa. Bukan hakim. Namun, dia ikut mendaftar dalam ujian menjadi hakim. Dia pun memulai kariernya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Dia juga dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di beberapa kota hingga tahun 2011.

Di antaranya Hakim PN Curup (1989), Hakim PN Metro (1995), Hakim PN Tangerang (2001), Hakim PN Bekasi (2006), sebelum akhirnya menjabat sebagai Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi (1999), Ketua PN Praya (2004), Wakil Ketua PN Pontianak (2009), Ketua PN Pontianak (2010), Wakil Ketua PN Jakarta Timur (2011), serta Ketua PN Jakarta Selatan (2011).

Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi, yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015 lalu. Pada 17 Januari 2015, pria kelahiran Sleman ini mengucap sumpah di hadapan Presiden.

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul

Baca juga : Heli Tabrak Gedung Pencakar Langit Mahattan, Pilot Tewas

Manahan terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim, yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin ini mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo pada Selasa (28/4) di Istana Negara, Jakarta.

Karier hakim Manahan dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe pada 1986, selanjutnya berpindah-pindah ke beberapa tempat di Sumatera Utara sambil menyelesaikan kuliah S2. Manahan kemudian dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun (2002), Hakim di PN Pontianak (2003), Wakil Ketua PN Sragen (2005), Ketua PN Cilacap (2007), dan Hakim Tinggi PT Manado (2010).

Manahan kemudian menjadi dosen S2 di Universitas Negeri Manado (UNIMA) dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Setelah mutasi ke PT Medan tahun 2012, Manahan menjadi dosen S2 di Universitas Dharma Agung (UDA) dan Universitas Panca Budi (UNPAB), untuk mata kuliah Hukum Kepailitan dan Hukum Ekonomi Pembangunan.

Tahun 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal pada tahap akhir di DPR. Di tahun yang sama, Manahan dipanggil oleh MA untuk fit and proper test menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi, dan berhasil sehingga ditempatkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung.

Saldi Isra

Baca juga : Prabowo Tak All Out di Jabar

Pada 11 April 2017, Presiden Joko Widodo resmi melantik Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra, untuk menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi periode 2017 – 2022. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 itu telah mengabdi untuk Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat hampir 22 tahun lamanya.

Saldi meraih gelar Master of Public Administration dari Universitas Malaya, Malaysia pada 2001. Tahun 2009, ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat Cum Laude. Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

Di sela kegiatannya sebagai pengajar, Saldi dikenal aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal, dalam lingkup nasional dan internasional. Ribuan karyanya sejak masih duduk di bangku mahasiswa, membuatnya dikenal luas di kalangan masyarakat. Dia pun dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan.

Saldi juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Tanah Air.

Enny Nurbaningsih

Baca juga : Inilah Pemimpin Dunia Dengan Gaji Tertinggi Sejagat, Juaranya PM Singapura Lee Hsien Loong

Wanita kelahiran Pangkal Pinang,  27 Juni 1962 ini terpilih menggantikan Maria Farida Indrati, yang merupakan hakim konstitusi perempuan pertama di Insonesia. Ia terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi melalui jalur pemerintah.

Enny yang pernah menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tercatat sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).  Ia terlibat aktif dalam organisasi yang terkait dengan ilmu hukum yang digelutinya, yaitu ilmu hukum tata negara. Misalnya saja, Parliament Watch, yang ia bentuk bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense