Prabowo Tak All Out di Jabar

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kekalahan Prabowo-Sandi salah satunya disebabkan tim pemenangan kurang memaksimal lumbung suara di Jabar.

Sebagai buktinya, dari sigi Indikator Politik, perolehan suara Prabowo tak banyak berubah dibandingkan Pilpres 2014.

“Salah satu kunci kekalahan Pak Prabowo adalah di Jawa Barat. Pak Prabowo gagal menaikkan suaranya dari 2014,” ujarnya.

Disebutkan Burhan, saat Pileg 2019 pasangan Prabowo-Sandi meraih 16.077.446 suara, sedangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf 10.750.568 suara. Keunggulan ini tak jauh meningkat dari perolehan suara Prabowo di Pilpres 2014, yang unggul 59,78 persen.

“Di Jawa Barat itu perolehan Pak Prabowo stagnan di angka 60 persen.,” ujarnya. Diceritakan, selama pelaksanaan pemilu, Jawa Barat merupakan salah satu dari tiga lumbung suara terbesar di Pulau Jawa.

Baca juga : Jokowi Menang di 21 Provinsi, Prabowo Gigit Jari

Dua sisanya, Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Selama ini, lanjut dia, Jatim dan Jateng, suara Jokowi sejak 2014 selalu unggul. Di pilpres tahun ini, meski jarang berkunjung ke Jateng dan Jatim, perolehan suara Jokowi justru meningkat.

Hal ini, dinilai Burhan, Kekalahan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 ditengarai karena mesin-mesin kemenangan tidak memaksimalkan suara dari Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Tim kemenangan tidak all out. jadi kunci kemenangan Jokowi. Burhan mengungkapkan, ada fenomena munculnya polarisasi. Pasalnya, di sisi lainnya, baik Prabowo maupun Jokowi, sudah sama-sama habis-habisan mendongkrak suara di lumbung suara lawannya.

“Ini menunjukkan fenomena politik identitas, membuat masing-masing basis kedua paslon, itu mengalami proses polarisasi,” kata Burhan. Polarisasi ini terlihat saat Jokowi habis-habisan menggarap Jabar tapi hasilnya stagnan.

Di Banten, daerah lumbung suara Prabowo. Meski calon wakil presiden pasangan Jokowi, Ma’ruf Amin adalah ulama asal Banten. Namun justru perolehan suara Jokowi turun. Begitu pula di Aceh. Tahun ini, Jokowi kalah telak dan terjadi penurunan suara besar dibanding 2014.

Baca juga : Telin Raih 2 Penghargaan CC Global Awards 2019 di Jerman

Dari hasil penelitian Burhan, masyarakat sangat terpengaruh polarisasi agama, pasca aksi 2 Desember 2016 atau Aksi 212.

Sebelumnya, Direktur Eksektutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, untuk membuktikan kecurangan di pilpres dibutuhkan bukti-bukti kuat. Paling minim, ditemukan ketidasesuaian data di lapangan dengan hasil rekapitulasi di KPU.

Menurut dia, menggunakan berita-berita media masa baik cetak, online maupun televisi untuk membuktikan adanya kecurangan, masih jauh dari harapan publik.

Masyarakat sebetulnya berharap tim hukum paslon 02 itu mengajukan bukti lebih kuat. “Agak sulit untuk dikabulkan MK permohonannya,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Sekalipun berpeluang tidak dikabulkan, Karyono mempercayai MK akan tetap meregister gugatan dari tim hukum Prabowo-Sandi. Tapi, register itu sifatnya formalitas belaka.

Baca juga : TKN: Prabowo Tidak Menghormati Pilihan Rakyat

“Kalau langsung ditolak nggak enak juga MK. Apalagi pilpres kali ini polarisasinya sangat tegas ya. Untuk mengendurkan ketegangan, MK akan register perkaranya,” jelasnya.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi juga menilai sulit bagi Tim Prabowo-Sandi membuktikan kecurangan Pilpres 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Veri mengatakan, pembuktian kecurangan secara TSM semestinya menggunakan bukti primer. Hal itu pun sangat sulit sebab pemohon harus membuktikan bahwa bukti yang dimiliki mempunyai keterkaitan satu sama lain. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.