RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya tidak boros menyawer Organisasi Masyarakat (Ormas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD).
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua meminta, Biro Tata Pemerintahan (Tapem) mengevaluasi pemberian hibah. APBD harus seefektif mungkin digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Politisi Gerindra ini mengungkapkan, tahun ini Biro Tapem menggelontorkan dana cukup besar hingga Rp 602 juta untuk dua Organisasi. Yakni, Rp 425 juta untuk Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Rp 177 juta untuk Institut Otonomi Daerah (i-Otda).
Baca juga : Zulhas Nggak Jelas
“Pertanyaannya, seberapa besar keberadaan dua lembaga ini membantu kinerja-kinerja Pemerintahan Daerah,” kata Inggard dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3).
Anggota Komisi A, Bambang Kusumanto juga meminta, Biro Tapem lebih ketat menyeleksi pemberian hibah.
“Jangan sampai pemberian hibah seperti ini kepada instansi nanti menjadi kebiasaan dan hanya cari-cari kegiatan saja,” ucapnya.
Baca juga : DKI Geber Vaksinasi Booster Pada Lansia
Bambang mengungkapkan, sejumlah lembaga atau instansi yang rutin mendapat hibah seringkali mengajukan kegiatan yang sama setiap tahunnya. Sehingga, dana hibah itu tidak bermanfaat untuk Pemprov DKI.
“Kalau dampaknya ada untuk DKI okelah. Tapi kalau tidak ada, ya jangan dibiasakan,” tuturnya.
Kepala Biro Tapem DKI, Andriyansyah menjelaskan, salah satu lembaga penerima hibah tahun ini akan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang berkaitan dengan kebijakan publik. Sementara, lainnya meminta hibah untuk membuat workshop.
Baca juga : China Mulai Evakuasi Warganya Dari Ukraina, 1 Terluka
“Yang akan dihasilkan oleh i-Otda relatif bisa membantu Pemprov DKI Jakarta untuk merumuskan kebijakan. Sedangkan, APPSI memang belum pernah mendapatkan hibah, dan baru Tahun 2022 mengajukan hibah untuk kegiatan kegiatan rapat workshop termasuk sarana prasarana kegiatan kantor perkantoran serta administrasi,” ungkapnya.
Andriansyah menegaskan, akan melakukan evaluasi terhadap dua lembaga penerima hibah tahun ini dengan meminta pertanggungjawaban diakhir tahun.
“Nanti dalam perjalanan akan kami evaluasi secara berkala terkait penyelenggaraan bantuan hibah kepada dua lembaga tadi. Kami juga berharap dalam perjalanan tetap ada masukan-masukan dari pimpinan maupun anggota Komisi A,” tandasnya. (DRS)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.