BREAKING NEWS
 

Menanti Edukasi Dan Infrastruktur Pendukung

Warga & DPRD Dukung Program Pilah Sampah

Reporter : FATIMAH AZ ZAHRA
Editor : DAUD FADILLAH
Selasa, 2 Juni 2026 06:30 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga bergerak bersama memilah sampah dari rumah. (Foto: Dok. DLH DKI Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka - Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penuh Program Pilah Sampah dari Rumah. Sebab, program tersebut bisa mengurangi volume sampah ke Bantar Gebang. Hanya saja untuk menjalankannya, masyarakat membutuhkan edukasi dan infrastruktur pendukungnya.

Sejumlah warga di Kelurahan Bidara Cina, Cawang, Jakarta Timur, sudah mengetahui garis besar Program Pilah Sampah dari Rumah untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Program itu mereka ketahui melalui berita di media massa dan media sosial. 

Namun, menurut mereka, belum ada sama sekali sosialisasi langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI atau jajaran pemerintah daerah di bawahnya, mengenai bagaimana cara (tutorial) mengolah sampah secara utuh, dari awal hingga akhir. 

Menurut Ketua Rukun Tetangga (RT) 08, Rukun Warga (RW) 07, Kelurahan Bidara Cina Suparman (63), sampah rumah tangga masih dibuang dalam keadaan tercampur, antara sampah organik (terurai) seperti kulit buah dan non-organik (tidak terurai), seperti plastik. 

Karena, menurut Suparman, belum ada aturan resmi di lingkungan warga mengenai pengolahan sampah. 

Baca juga : Kasus Kuota Haji, KPK Segera Tahan 2 TSK

“Petugas sampahnya pun masih dibayar secara mandiri oleh warga. Masih seperti biasa,” kata Suparman kepada Rakyat Merdeka, Jumat (29/5/2026). 

Meski demikian, dia mendukung penuh rencana pemilahan sampah yang akan diterapkan Pemprov DKI, dan akan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari rumah. 

Tapi, menurut Suparman, hingga Jumat itu, belum ada surat resmi dari tingkat RW atau jajaran Pemerintah Daerah di atasnya, mengenai instruksi memilah atau mengolah sampah. 

“Menurut berita, pelaksanaannya bulan Agustus. Insya Allah ketika arisan warga, kami akan memberi tahu warga mengenai pemilahan sampah,” kata Suparman. 

Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau, Program Pilah Sampah merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan di Jakarta. Mengingat, sepanjang tahun 2025, volume sampah di Ibu Kota sudah mencapai 3,17 juta ton. 

Baca juga : Tiga Jurus Fiskal Redam Tekanan Ekonomi Global

Karena itu, pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari rumah tangga, menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. “Tapi kalau ditanya, apakah sudah bisa dijalankan optimal oleh seluruh warga Jakarta, secara realistis jawabannya belum. Setidaknya dalam jangka pendek,” ujar Bun kepada Rakyat Merdeka, Kamis (28/5/2026). 

Supaya program ini tidak hanya wacana, Bun mengingatkan Pemprov DKI agar tidak sekadar membuat kebijakan tanpa menyiapkan infrastruktur dan edukasi (pelatihan) yang memadai bagi masyarakat. 

Bun menilai, masih ada kesenjangan besar antara kebijakan di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan. Salah satu persoalan utamanya adalah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pemilahan sampah. “Ini titik lemah yang harus kita akui dengan lapang dada,” tuturnya. 

Bun menilai, masyarakat belum mengerti betul bagaimana teknis pelaksanaan program ini secara utuh, sehingga Pemprov DKI perlu kerja ekstra untuk memberikan edukasi. “Agar Program Pilah Sampah berjalan sistematis dan terstruktur,” tandasnya. 

Namun, dia mengingatkan, edukasi kepada masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Informasi soal pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu harus disampaikan secara teknis yang utuh, dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami warga. 

Baca juga : PSG Berpesta, Paris Rusuh

“Edukasi harus masuk lewat RT/RW, masjid, gereja, sekolah dan lainnya, sampai media sosial kelurahan. Kami mendorong anggaran sosialisasi benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan terukur,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini. 

Bun juga menyoroti kendala warga yang tinggal di kawasan permukiman padat. Menurut dia, keterbatasan ruang menjadi hambatan utama masyarakat untuk menyimpan sampah yang sudah dipilah. 

Adsense

Selain itu, warga juga kesulitan karena minimnya fasilitas pengolahan dan titik pengumpulan sampah terpilah di lingkungan mereka. “Kalau warga sudah pilah dari rumah, sampah ini mau ditaruh di mana? Kita tidak bisa hanya mengimbau tanpa menyiapkan sarana dan prasarananya,” ingat Bun. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense