RM.id Rakyat Merdeka - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta diminta tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, perusahaan milik daerah justru harus mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Andika Wisnuadji Putra Soebroto, mengatakan BUMD harus dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat.
Dengan begitu, perusahaan daerah tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga memberikan tambahan pendapatan bagi kas daerah.
“Di tengah efisiensi yang sedang terjadi, kita mau BUMD ini tidak selalu bergantung dengan APBD,” ujar Andika di Kebon Sirih, Rabu (19/8/2026).
Politikus Partai Demokrat ini menilai orientasi menghasilkan keuntungan merupakan konsekuensi dari pengelolaan BUMD sebagai entitas bisnis. Namun, peningkatan pendapatan tetap harus berjalan beriringan dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau namanya sistem berbisnis, ya pasti semua pengen untung. Harusnya BUMD-BUMD ini bisa memberikan tambahan justru untuk APBD,” katanya.
Baca juga : Anggota DPRD DKI Minta Pemprov Berantas Praktik Parkir Ilegal
Salah satu BUMD yang menjadi perhatian Komisi C adalah PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Andika menilai peningkatan kualitas layanan transportasi umum akan memberikan manfaat ganda, yakni membuat warga semakin nyaman sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan perusahaan.
“Kalau pelayanan lebih maksimal, masyarakat lebih nyaman. Pastinya pendapatan juga akan lebih berdampak,” ujarnya.
Andika juga menyoroti penerapan Driver Monitoring System (DMS) pada armada Transjakarta. Sistem tersebut, kata dia, jangan hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan administratif, tetapi harus benar-benar berfungsi untuk memperkuat keselamatan dan kenyamanan penumpang.
“Untuk memastikan keselamatan pengguna Transjakarta. Tapi itu juga dipastikan tidak hanya sekadar sistem, tapi memang benar-benar berguna untuk kenyamanan dan keamanan pengguna Transjakarta,” tegasnya.
Selain Transjakarta, Andika meminta optimalisasi dilakukan terhadap seluruh BUMD. Dia mencontohkan kawasan Ancol yang banyak dimanfaatkan pihak ketiga untuk berbagai kegiatan.
Menurutnya, kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga merupakan hal positif selama memberikan kontribusi yang sepadan terhadap pendapatan daerah.
Persoalannya, Komisi C masih menemukan adanya ketidakseimbangan antara dana yang dikeluarkan pemerintah dengan hasil yang diperoleh.
Baca juga : Program Kerakyatan Jangan Dipangkas Ya
“Kemarin kita kritisi karena ada ketidakseimbangan. Apa yang kita keluarkan, tidak seimbang dengan apa yang kita dapatkan,” ungkapnya.
Karena itu, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) diminta lebih serius melakukan pembenahan terhadap perusahaan daerah yang kinerjanya masih bermasalah.
Andika mengingatkan, evaluasi BUMD jangan hanya berdasarkan laporan keuangan atau angka di atas kertas. Kondisi perusahaan harus diperiksa secara menyeluruh untuk menemukan akar persoalan dan menentukan langkah perbaikannya.
“Jangan terpaku dengan angka-angka yang ada di atas kertas. Tapi kalau dilihat ke dalam-dalamnya kita tidak tahu, ini benar-benar ada masalah atau tidak. Kalau memang ada masalah, ya diselesaikan,” tegasnya.
Dia mengatakan Komisi C juga terus melakukan pembahasan bersama jajaran BUMD untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus mencari peluang peningkatan kinerja.
“BUMD ini bisa memberikan pendapatan daerah lebih. Jangan tergantung dengan BUMD kita keluarkan terus, tapi buntung terus,” tandas Andika.
Tak hanya BUMD, Andika meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan aset daerah. Aset yang tidak lagi digunakan satu organisasi perangkat daerah (OPD) sebaiknya dialihkan kepada OPD lain yang membutuhkan.
Baca juga : Bukan Manajer APBD
Menurutnya, aset yang dibiarkan menganggur hanya akan menjadi lahan tidur tanpa memberikan manfaat optimal bagi pemerintah maupun masyarakat.
Andika mencontohkan aset di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dinilainya dapat ditata untuk mendukung kebutuhan operasional petugas pemadam kebakaran.
Dia mengaku menerima keluhan dari pekerja pemadam kebakaran yang bertugas di kawasan tersebut. Mereka disebut harus membayar tiket masuk ketika hendak bekerja karena kantor berada di dalam kawasan TMII.
“Mereka menyampaikan ke saya, mereka bayar untuk masuk ke dalam Taman Mini Indonesia Indah karena kantornya ada di dalam itu,” tuturnya.
Kondisi tersebut, lanjut Andika, perlu segera dicarikan jalan keluar. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta diminta mengevaluasi pemanfaatan aset tersebut dan mempertimbangkan pemindahan kantor apabila dinilai lebih efektif. “Kalau mudah, ya segera diselesaikan. Jangan membebani pekerja,” katanya.
Andika menegaskan, pembenahan aset dan BUMD pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Efisiensi anggaran tidak boleh hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan manfaat optimal.
“Walaupun saya ini anggota DPRD, kita melayani masyarakat. Bukan berarti pekerja-pekerja juga tidak kita perhatikan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.