RM.id Rakyat Merdeka - Jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan rapat kolaborasi pencegahan mafia pelabuhan dengan perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KSOP Pelabuhan Tanjung Priok, Balai Besar Karantina Pertanian, Pelindo dan Jakarta International Container.
Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Jaksa Agung St Burhanuddin untuk fokus dalam pemberantasan mafia pelabuhan.
Jaksa Agung Muda intelijen, Sunarta menyampaikan, selain upaya penindakan juga perlu dilakukan upaya pencegahan mafia pelabuhan. Kejaksaan mencoba menyamakan persepsi dengan para stakeholders, terkait wilayah pelabuhan.
Baca juga : Cegah Bencana, Ketum PKB Minta Pembukaan Lahan Pertanian Tak Babat Hutan
"Kejaksaan Agung mencoba menginisiasi serta mengajak untuk menyamakan persepsi antara Kejaksaan selaku penegak hukum dengan para stakeholders yang terkait di wilayah pelabuhan, guna mewujudkan suatu bentuk semangat kolaborasi dalam strategi pencegahan mafia pelabuhan," ujar Sunarta dalam keterangannya, Jumat (19/11).
Melalui semangat kolaborasi tersebut, lanjut Sunarta, diharapkan dalam jangka pendek dapat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kejaksaan dengan para stakeholders terkait, baik internal maupun eksternal dalam upaya pencegahan kejahatan ataupun mafia pelabuhan.
"Peserta rapat yang hadir menyambut baik adanya semangat yang sama dalam strategi pencegahan (preventif) dimaksud melalui kolaborasi (lintas sektor) dalam upaya pencegahan kejahatan/mafia pelabuhan," ucapnya.
Baca juga : Serius Berantas Pinjol Ilegal, Polri Jawab Keresahan Masyarakat
Sebelumnya, Jaksa Agung St Burhanuddin memerintahkan anggotanya bisa fokus terhadap pemberantasan mafia pelabuhan.
Dia mengutarakan, mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan, hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi serta memiliki efek domino yaitu minat investor menjadi rendah, sehingga mengakibatkan berkuranganya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
Menurutnya, biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di pelabuhan Tiongkok sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.