Sebelumnya
Tito mengklaim, pemekaran Papua dilakukan berdasar aspirasi masyarakat setempat. Baik dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan juga tokoh-tokoh birokrat di wilayah Papua Selatan Animha, Papua Pegunungan Lapago.
“Dan juga Papua Tengah Meepago,” ungkap dia.
Sementara, Koordinator Solidaritas Organisasi Sipil untuk Papua (SOS Papua) Emanuel Gobay mengatakan, akan menempuh upaya hukum berupa judicial review terhadap tiga UU pembentukan provinsi baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, banyak warga Papua yang dikorbankan hak politiknya dengan adanya UU tersebut.
“Sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya mereka akan berpikir ke tingkatan itu. Saya sudah mendapat informasi dari beberapa pihak, untuk mengarah ke wacana itu (judicial review),” kata Gobay.
Baca juga : Awas, Petani Beralih Profesi
Gobay juga mengingatkan, sebenarnya Pemerintah Pusat masih memberlakukan status moratorium untuk pemekaran wilayah. Karena itu, pembentukan DOB di Papua justru tidak sesuai dengan kebijakan penghentian pemekaran yang diputuskan sendiri oleh Pemerintah, dan belum dicabut.
“Sekalipun sudah disahkan, tapi sampai hari ini jelas tidak ada aspirasi dari masyarakat yang diambil oleh legislatif dalam perumusan itu. Kemarin kami lihat, ketika DPR RI ke Papua, melakukan jaring pendapat di Merauke dan Jayapura yang bertemu hanya kepala daerah dan DPRD, sementara masyarakat tidak ada,” ungkapnya.
Netizen berharap penambahan 3 provinsi baru di Papua bisa memudahkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun ada juga yang khawatir angka korupsi akan bertambah di daerah tersebut.
Akun @anismatta mengucapkan selamat atas terbentuknya provinsi baru Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dia berharap, pemekaran menjadi jalan manajemen pemerintahan akan lebih efektif dan efisien.
Baca juga : Pesan Megawati Buat Kader PDIP: Yang Korupsi, Get Out!
“Alhamdulillah akhirnya dipecah. Walaupun kemungkinan kasus korupsi lebih banyak, tapi setidaknya nggak satu pemerintahan ngurusin lahan seluas itu,” kata @25anisa11.
“Semoga pemekaran bisa bikin pembangunan jadi lebih baik dan merata ya,” timpal @itslornadane.
Akun @Rif_unlmtd yakin pembangunan infrastruktur di wilayah timur akan semakin pesat dengan adanya pemekaran wilayah Papua. Dia tidak masalah dengan berapa banyak jumlah Papua.
“Semoga kehidupan di sana semakin sejahtera,” sambung @evrthngerrr.
Baca juga : Terima Kunjungan Presiden Jerman, UGM Mantapkan Kerja Sama Pendidikan
Akun @aadhmusic mengatakan, dibentuknya Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Kebijakan ini, kata dia, menepis kekhawatiran pemekaran akan membuat orang asli Papua punah. [ASI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.