Awas, Angka Korupsi Nambah

 Sebelumnya 
Tito mengklaim, pemekaran Papua dilakukan berdasar aspirasi masyarakat setempat. Baik dari kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perem­puan, tokoh pemuda dan juga tokoh-tokoh birokrat di wilayah Papua Selatan Animha, Papua Pegunungan Lapago.

“Dan juga Papua Tengah Meepago,” ungkap dia.

Sementara, Koordinator Solidaritas Organisasi Sipil untuk Papua (SOS Papua) Emanuel Gobay mengatakan, akan me­nempuh upaya hukum berupa judicial review terhadap tiga UU pembentukan provinsi baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, banyak warga Papua yang dikorbankan hak politiknya dengan adanya UU tersebut.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, tentunya mereka akan berpikir ke tingkatan itu. Saya sudah mendapat informasi dari beberapa pihak, untuk mengarah ke wacana itu (judicial re­view),” kata Gobay.

Baca juga : Awas, Petani Beralih Profesi

Gobay juga mengingatkan, sebenarnya Pemerintah Pusat masih memberlakukan status moratorium untuk pemekaran wilayah. Karena itu, pembentukan DOB di Papua justru tidak sesuai dengan kebijakan penghentian pemekaran yang diputuskan sendiri oleh Pemerintah, dan belum dicabut.

“Sekalipun sudah disahkan, tapi sam­pai hari ini jelas tidak ada aspirasi dari masyarakat yang diambil oleh legislatif dalam perumusan itu. Kemarin kami lihat, ketika DPR RI ke Papua, melakukan jaring pendapat di Merauke dan Jayapura yang bertemu hanya kepala daerah dan DPRD, se­mentara masyarakat tidak ada,” ungkapnya.

Netizen berharap penambahan 3 provinsi baru di Papua bisa memudah­kan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun ada juga yang khawatir angka korupsi akan ber­tambah di daerah tersebut.

Akun @anismatta mengucapkan se­lamat atas terbentuknya provinsi baru Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dia berharap, pemekaran menjadi jalan manajemen pemerintahan akan lebih efektif dan efisien.

Baca juga : Pesan Megawati Buat Kader PDIP: Yang Korupsi, Get Out!

“Alhamdulillah akhirnya dipecah. Walaupun kemungkinan kasus korupsi lebih banyak, tapi setidaknya nggak satu pemerintahan ngurusin lahan seluas itu,” kata @25anisa11.

“Semoga pemekaran bisa bikin pem­bangunan jadi lebih baik dan merata ya,” timpal @itslornadane.

Akun @Rif_unlmtd yakin pembangu­nan infrastruktur di wilayah timur akan semakin pesat dengan adanya pemekaran wilayah Papua. Dia tidak masalah dengan berapa banyak jumlah Papua.

“Semoga kehidupan di sana semakin sejahtera,” sambung @evrthngerrr.

Baca juga : Terima Kunjungan Presiden Jerman, UGM Mantapkan Kerja Sama Pendidikan

Akun @aadhmusic mengatakan, diben­tuknya Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan kes­ejahteraan di Papua. Kebijakan ini, kata dia, menepis kekhawatiran pemekaran akan membuat orang asli Papua punah. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.