Sebelumnya
Dia pun mengingatkan, kepada semua pihak untuk tak menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam permasalahan yang terjadi saat ini. “Saya tekankan sekali lagi, jangan bawa nama Presiden, Presiden tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Sekali lagi saya tegaskan,” tegas Suharso.
Padahal sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani mengatakan, pemberhentian Suharso sudah legal karena sesuai dengan AD/ART. Bahkan, kata dia, Suharso telah mengetahui dan menyepakati usulan pemberhentian dirinya.
Ketegangan di Partai Ka’bah sudah terjadi sejak Senin (5/9) malam. Sorakan dimulai, saat Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara naik ke panggung dan memberikan sambutannya untuk membuka acara workshop nasional.
Baca juga : Partai Ka’bah Pecah, KIB Goyah
Ia menjelaskan, keputusan Mahkamah Partai mengganti Suharso sudah berdasarkan usulan tiga pimpinan majelis, di mana satu di antaranya adalah majelis syariah. Namun, pernyataan Amir itu membuat kondisi acara kembali memanas.
Para kader pun terlihat mengangkat tangannya dan kembali bersorak. “Jangan berlindung di balik ulama,” teriak seorang kader. “Bohong,” seru kader lainnya. Ada pula yang meminta Amir Uskara turun dari panggung. “Turun,” teriak kader. “Kita capek,” timpal kader lain.
Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PPP, Taj Yasin Maimoen membeberkan, prahara di Markas Ka’bah sudah terjadi di tingkat musyawarah cabang (muscab). Ia berharap, gejolak yang terjadi tidak membuat PPP terbelah.
Baca juga : Unggul Dalam Melayani Masyarakat, Kemenkumham Kembali Raih 2 BKN Award
Gus Yasin meminta para sesepuh dan elit partai di pusat dan daerah untuk bisa menerima keputusan partai mencopot Suharso. Dengan begitu, transisi kepemimpinan akan berjalan baik, lantaran PPP Jateng akan menjadi tuan rumah pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Oktober nanti.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, melawannya Suharso membuat prahara di tubuh Ka’bah akan makin panjang. Menurut dia, Suharso punya hak melawan karena alasan pemecatan dia memang tidak kuat.
Ia menyarankan, PPP harus segera lakukan konsolidasi internal, hingga ke tingkat daerah. Masih ada waktu untuk mengokohkan struktural. Ketika sudah beres, baru kemudian sasar pemilih. “Bangun kepengurusan baru, dengan memanggil tokoh nahdliyin berpengaruh, basis pesantren dan para santri. Cuma itu pilihan instannya,” pungkas Dedi. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.