Sebelumnya
Artinya, lanjut Aji, menggunakan pendekatan demokrasi, semua fakta di atas adalah bentuk pembajakan demokrasi oleh para politisi.
Hal inilah yang membuat beberapa alumni HMI kecewa, bahkan ada yang menyatakan keluar dari KAHMI seperti Dokter Muzammil Fikri Suadu, Ketum MP KAHMI Malaysia.
Sementara kata Aji, Nazar Nasution, salah seorang eksponen HMI angkatan 66, sekjen PB HMI Era Nurkholis Majid, yang sekaligus saksi sejarah pembentukan KAHMI, pada Kongres HMI ke-8 di Solo, tahun 1966, menyatakan kekecewaan mendalam.
KAHMI, semestinya wadah intelektual muslim yang perlu berperan strategis demi persatuan serta kemajuan umat dan bangsa Indonesia. KAHMI seharusnya tidak terkotak kotak sebagai dampak dari pertarungan politik.
Baca juga : Hari AIDS Sedunia, UNAIDS Bentuk Aliansi Nasional Bebas AIDS Anak Indonesia Di 2030
Sebaliknya, menurut Nazar, Alumni HMI justeru harus lebih berperan demi terwujudnya persatuan bangsa. KAHMI, tidak hanya menghimpun para politisi, tetapi juga kalangan Akademisi/Birokrat yang merupakan potensi penting di lingkungan KAHMI, termasuk kalangan Praktisi yang terdiri dari para pengusaha, birokrat, professional, dokter, pengacara, LSM dll.
Artinya, semua elemen/para cendekia dari berbagai latar belakang profesi yang berada di KAHMI harusnya terwakili secara seimbang dan proporsional dalam Presidium Nasional KAHMI.
"Jika tidak, KAHMI justru akan terjerembab menjadi teladan buruk bagi persatuan umat. Menjadi contoh kelabu bagi kohesi social keumatan dan kebangsaan yang selama ini dijaga oleh para senior pendahulu," ingatnya.
Aji berharap, kekecewaan yang meluap pasca Munas ini tak melahirkan perpecahan di tubuh KAHMI yang berujung pada lahirnya entitas kepengurusan KAHMI lainnya.
Baca juga : Ibas: Guru, Orang Yang Digugu Dan Ditiru
Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2002 lalu. Pada Munaslub yang digelar di Yogyakarta, KAHMI pecah menjadi dua. Satu kubu membentuk Pimpinan Majelis Nasional KAHMI, yang diketuai Fuad Bawazier, dan satu kelompok membentuk presidium, yang dipimpin oleh Asri Harahap. Dualisme kepengurusan tersebut baru berhasil Islah setelah 6 tahun berselang.
"Bila kekhawatiran itu terjadi, maka KAHMI tidak lagi punya basis moral dan etik untuk menyeru bersatunya dualisme HMI Dipo dan MPO yang selama ini justru meperlihatkan sinyal-sinyal positive. Selamatkan marwah KAHMI dari Pembajakan Demokrasi para politisi," pungkasnya.
Diketahui Munas XI KAHMI berhasil memilih sembilan orang anggota presidium periode 2022-2027. Mereka terpilih dari 38 nama calon presidium yang ditetapkan pimpinan sidang dan disepakati peserta munas.
Pemilihan diikuti 511 peserta penuh dari majelis wilayah, majelis daerah dan majelis perwakilan luar negeri. Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik.
Baca juga : RS Pakai Sistem Triase, Tak Ada Penumpukan Pasien Korban Gempa Cianjur
Dilihat dari komposisi nama-nama yang terpilih, presidium KAHMI 2022-2027 didominasi politikus atau kader partai politik. Ke-9 nama tersebut adalah Ahmad Doli Kurnia (Golkar) dengan 417 suara, Ahmad Yohan (PAN) 343 suara, Herman Khaeron (Demokrat) 318 suara, Saan Mustopa (Nasdem) 316 suara, M. Rifqinizamy Karsayuda (PDIP) 311 suara, Abdullah Puteh (anggota DPD dari Aceh) 295 suara Romo H.R. Muhammad Syafii (Gerindra) 290 suara, Zulfikar Arse Sadikin (Golkar) 284 suara, dan Sutomo 278 suara. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.